REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebutkan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah melalui kajian strategis yang dilakukan pemerintah.
"Secara umum bagi Kemhan, pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) telah memenuhi kriteria sebagaimana kajian strategis yang telah dilakukan Kemhan," kata Menhan di Jakarta, Kamis (29/8).
Pemindahan ibu kota, kata dia, merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo. Beberapa negara pernah melakukan hal serupa seperti Amerika Serikat, Turki, Brasil, dan Australia.
Namun, kata Ryamizard, hal itu masih memerlukan kajian yang komprehensif seperti rencana pemindahan satuan-satuan ataupun mako-mako TNI selama satuan-satuan tersebut mampu melindungi ibu kota. Menurutnya, untuk kendali komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi mutakhir yang sudah ada.
Sedangkan pertimbangan strategis pemindahan unsur-unsur Kemhan untuk pengamanan ibu kota di Kaltim, secara umum memenuhi standar kekuatan dan kemampuan pertahanan.
"Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden, yaitu pembangunan di bidang pertahanan. Tidak hanya di wilayah Jawa sebagai Jawa sentris saja akan tetapi seluruh wilayah Indonesia atau Indonesia sentris," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.
Namun demikian, juga diperlukan pembangunan-pembangunan kekuatan, potensi pertahanan dan industri pertahanan, termasuk di dalamnya konsep tata ruang Kemhan yang lebih efektif dan efisien. Menurut dia, terkait dengan pengaturan tata ruang, wilayah dan penggunaan lahan yang teratur dan tepat guna maka perlu dibentuk tim perumus yang terdiri atas semua Unit Organisasi (UO) Kemhan.
"Mengingat rencana penempatan ibu kota berada pada lokasi strategis di tengah Indonesia, Kaltim memiliki infrastruktur yang relatif lengkap baik darat, laut dan udara serta memiliki risiko bencana yang minimal," kata Ryamizard.
Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Rizerius Eko menambahkan Kemhan dan TNI harus melihat bahwa ibu kota negara merupakan simbol negara
"Ibu kota adalah center of gravity. Maka, gampangnya kalau ingin menyerang suatu negara dengan menghancurkan ibu kota, maka negara itu akan lumpuh," katanya.
Karena itu, kata Rizerius, keberadaan satuan TNI dalam perspektif pertahanan dapat melindungi ibu kota dari ancaman fisik dan nonfisik.
"Pemindahan ibu kota negara implikasinya ada pemindahan atau pembentukan satuan baru di sana yang bisa meng-cover dan melindungi ibu kota secara keseluruhan, baik dari serangan fisik maupun non fisik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika