REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tidak akan mendesak kepastian dari presiden terkait kabinet pemerintahan periode 2019-2024. Partai berlogo banteng moncong putih itu memilih bersabar menunggu pelatikan legislatif dan ekskutif.
"Soal kabinet pemerintahan sebaiknya tak terlalu dianggap hal paling krusial saat ini, sebab penyusunan kabinet itu memiliki prosedur," kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (29/8).
Menurut Mega, pembentukan kabinet sebaiknya dilakukan usai pelantikan kepala negara agar menciptakan tata pemerintahan yang efektif. Dia mengatakan, pemilihan sosok menteri juga merupakan hak prerogatif presiden yang berarti keputusan akhir berada di tangan Joko Widodo.
Pernyataan itu sejalan dengan permintaan jatah kursi menteri yang dipinta Megawati saat Kongres V PDIP di Bali pada awal Agustus lalu. Putri presiden pertama RI itu menilai jika meminta jatah kursi itu merupakan hal yang wajar.
Lagi pula, dia mengatakan, permintaan itu dilakukan saat sedang kongres partai. Namun, Mega memahami jika presiden pada akhirnya memiliki kehendak penuh untuk mengabulkan permintaan itu atau tidak.
Seperti diketahui, Megawati secara terbuka meminta Jokowi untuk memberikan jatah kursi menteri terbanyak kepada PDIP. Putri presiden pertama ini beralasan, PDIP telah dua kali menjadikan Jokowi sebagai pemenang.
"Ini dalam kongres partai ya Pak Presiden, saya meminta dengan hormat, bahwa PDIP masuk ke kabinet dengan jumlah menteri yang terbanyak," kata Megawati saat itu.
Sementara, susunan kabinet yang akan membantu Presiden Jokowi dalam periode kedua pemerintahan sudah final disusun. Menurut Presiden Jokowi, daftar kabinet tinggal diumumkan dengan komposisi 55 persen profesional dan 45 persen dari partai politik.
Selain didominasi profesional, kabinet Jokowi juga akan ada menteri yang berusia di bawah 30 tahun yang bukan berasal dari unsur partai politik. Menteri muda ini rencananya juga akan memimpin kementerian lama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika