REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mengkaji lebih dalam terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dia mengimbau pembangunan lokasi ibu kota negara yang baru dilakukan dalam sebuah visi jangka panjang.
Menurut Megawati, pembangunan ibu kota baru itu harus direncanakan secara jangka panjang dan berbicara terkait fungsi dan tempat. Semuanya, dia mengatakan, hendaknya didiskusikan dalam konteks kebutuhan dan kehendak yang mau dipenuhi dengan pemindahan tersebut.
"Kalau saya itu, pemerintah tentunya kalau sudah memutuskan sesuatu, harusnya dengan alasan yang baik dan untuk waktu jangka panjang," kata Megawati dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (27/8).
Megawati lantas mengharapkan adanya cetak biru pengembangan wilayah yang tidak hanya melibatkan Kalimantan Timur tapi juga wilayah lainnya di pulau tersebut. Dia mengimbau agar pengembangan ibu kota baru dilakukan dengan memperhatikan tata kota yang baik agar tidak seperti Jakarta.
Disaat yang bersamaan, Mega mempertanyakan komitmen go green pemerintah. Putra presiden pertama itu menuntut ketegasan eksekutif berkenaan dengan tata ruang daerah.
"Iya. Katanya kita go green. Mau konsekuen atau tidak? Kan itu saja. Antara lain sebetulnya go green lho. Masa kita mau bangun high rise building (di Kaltim)?" katanya.
Pernyataan itu dilontarkan mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah yang kaya dengan tambang dan mineral. Artinya, dia mengatakan, ada potensi konsekuensi logis yang muncul dari hal tersebut. Pemerintah, katanya, harus membuat peraturan-peraturan yang mengikat agar tidak mengganggu di masa yang akan datang.
"Jadi harus komit ya. Jadi kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya untuk terbuka, nggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian ya pertanian," kata Megawati.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ibu Kota baru akan berada di daerah Penajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
