REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Yogyakarta mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum partai. Mereka menyebut, sebagai partai yang cukup besar, kini Hanura tidak mendapatkan kursi sama sekali baik di DPR maupun DPRD.
"Parameter sebuah partai untuk berhasil atau tidak adalah ketika 4 persen itu bisa ke Senayan (DPR), dan faktanya yang terjadi adalah itu gagal. Kegagalan ini secara kepartaian bukan tanggung jawab kami sebagai Ketua DPC, tapu justru tanggung jawab Ketua Umum," kata Ketua DPC Kota Yogyakarta Gunawan, di Jogja, Selasa (27/8).
Menurut dia, selama Pemilu, OSO tidak pernah menyambangi Yogyakarta. Masih menurut Gunawan, sikap tersebut membuat tidak adanya langkah-langkah strategis atau penguatan internal partai untuk bisa mendulang suara.
Oleh karena itu, banyak daerah yang gugur dari cabang maupun tingkat DPD di kota Yogyakarta. "Ini yang menjadi dasar bagi saya selaku Ketua DPC bersama teman-temab melakukan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan OSO," kata dia.
Ketua DPC Gunung Kidul, Sarwoputro mengaku prihatin dengan perolehan suara Partai Hanura di pemilu 2019 ini. Sebagai orang yang cukup lama berada di Hanura, ia menuding di bawah kepemimpinan OSO tidak ada gerakan untuk memperbesar suara partai.
"Kelihatannya pak Oso hanya ABS, asal bapak senang. Bapak mendapat laporan dari ketua DPD sedangkan DPD sendiri tidak pernah koordinasi dengan DPC sehingga jeblok hasilnya seperti sekarang ini. Logistik tidak jelas, arahan tidak jelas yang akhirnya kami sepakat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum," ujar Sarwo.
Ia kemudian mengutarakan pendapat bahwa OSO layak diganti. Masih menurut Sarwo, jika OSO tidak ingin mengundurkan diri seperti yang tercantum dalam fakta integritas Partai Hanura, maka DPC lah yang akan memecatnya.
"Kami ingin agar Ketua Umumnya diganti. Kami dari yang sebelumnya ada kursi sekarang menjadi tidak ada, dulu ada perwakilan dewan dari Hanura di DPRD tapi sekarang tidak ada sama sekali," kata Sarwo.
Dia menjelaskan, ada lima DPC yang akan mengajukan mosi tidak percaya kepada OSO dari Provinsi Yogyakarta yakni DPC Kota Yogyakarta, DPC Gunung Kidul, DPC Kulonprogo, DPC Bantul, dan DPC Sleman. Sebelumnya, sebanyak 13 DPC Partai Hanura di Jawa Tengah menyatakan sikap mendesak percepatan digelarnya musyawarah nasional (Munas).
"Penurunannya sangat signifikan, dari 5,26 persen pada 2014, sekarang 1,54 persen. Kami mendesak agar Munas dipercepat, akhir tahun ini atau awal tahun 2020," kata perwakilan 13 DPC Jateng, Abdullah Abdulqadir Assegaf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
