REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak terkait dengan nama-nama elite politik. Sejumlah nama dikabarkan memiliki sejumlah lahan di wilayah Ibu Kota Baru.
Nama yang muncul ke permukaan antara lain Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, pengusaha sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. “Sepanjang yang saya tahu tidak ada nama tersebut. Ada HTI (hutan tanaman industri) yang kena (masuk wilayah Ibu Kota), tapi bukan lahan (orang-orang) yang dimaksud,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil di Kementerian ATR, Selasa (27/8).
Dia menegaskan, rencana pemindahan ibu kota bukan dilangsungkan untuk mengakomodasi keuntungan satu pihak tertentu. Menurut dia, perpindahan ibu kota negara berlandasan kepentingan nasional.
Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang memang masih melakukan inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) terhadap rencana perpindahan tersebut. Namun, dia memastikan, sebanyak 90 persen dari 180 ribu hektare lahan yang akan dijadikan ibu kota baru statusnya merupakan milik negara.
Sedangkan sisanya, ia mengatakan, kemungkinan berstatus milik masyarakat atau lainnya yang masih terus diidentifikasi dan verifikasi. Identifikasi ini agar tak ada kesulitan dengan urusan pertahanan.
“Dua pekan ini tim IP4T itu sudah ke lapangan untuk mengidentifikasi, karena kan kawasannya memang sangat luas sekali kita lihat,” ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menetapkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika