Selasa 27 Aug 2019 10:36 WIB

Gubernur Sumbar Setuju Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Jika harus bertemu fisik dengan pusat hanya menambah waktu penerbangan sedikit saja.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Dwi Murdaningsih
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno setuju dengan kebijakan pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur. Menurut Irwan tidak akan ada perbedaan mencolok dalam hal koordinasi pemerintah daerah khususnya Sumatra Barat dengan pemerintah pusat ketika ibu kota negara tidak lagi di Jakarta.

"Setuju saja pindah ibu kota.  Koordinasi Pemda dan pemerintah pusat saat ini tidak lagi lewat fisik saja, sudah dengan IT," kata Irwan kepada Republika.co.id, Selasa (27/8).

Baca Juga

Selama ini kata Irwan koordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta tidak harus selalu dengan cara bertemu langsung. Bisa lewat telefon, email, video conference dan berbagai sarana komuniksi lainya. Kalau pun nanti harus bertemu fisik ketika ibu kota sudah di Kaltim, Irwan merasa hanya memerlukan sedikit penambahan jam terbang.

Biasanya dari Padang ke Jakarta butuh waktu 1 jam 20 menit. Kemungkinan bila terbang dari Padang menuju Kaltim butuh waktu 2 jam. "Secara fisik pun tidak masalah untuk bertemu. Toh kalau di Jakarta, juga kita naik pesawat. Mungkin nambah setengah jam saja dari Padang atau Sumatra," ujar Irwan.

Tapi dengan pindahnya ibu kota ke Kaltim menurut Irwan akan menguntungkan bagi provinsi yang terletak di Indonesia bagian timur. Karena perjalanan mereka ke ibu kota jadi jauh lebih singkat ketimbang ke Jakarta.

Kemarin, Senin (26/8), Presiden Joko Widodo didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja, mengumumkan ibu kota baru akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam beberapa kesempatan,Presiden Jokowi mengatakan alasan pindah ibu kota ini karena beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan perdagangan.

Jakarta juga terlalu padat penduduknya dan diperparah dengan polusi udara dan air. Maka sudah saatnya ibu kota pindah demi pemerataan dan mengurangi kesenjangan yang ada.

Data dari Kantor Staf Presiden menyebut dipilihnya ibu kota baru pindah ke Kabupaten PPU dan Kukar karena secara kajian minim bencana, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor. Dua kabupaten ini juga berada di tengah wilayah Indonesia dan berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement