REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai pemerintah harus menyiapkan tempat kehidupan yang layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila mereka akan dipindahkan ke ibu kota baru. Agus mengatakan, bentuk tanggung jawab pemerintah terkait pemindahan ASN ke ibu kota baru ini harus jelas.
"Namanya ASN, kan bekerja untuk negara. Ya pemerintah harus tanggung jawab, tapi tanggung jawabnya sampai dimana, kan enggak jelas," kata Agus pada Republika.co.id, Senin (26/8).
Soal perumahan untuk ASN, ia mengatakan, tentunya harus juga disiapkan sebagai tanggung jawab pemerintah. Namun, peraturannya harus jelas, karena selama ini tidak semua ASN mendapatkan fasilitas rumah.
Ia mengatakan, pemindahan ibu kota membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Apalagi, di Kalimantan satu kavling tanah bisa memiliki lebih dari satu sertifikat. Pembangunan ibu kota baru, kata Agus, tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Ini juga kan masih diumumkan tempatnya, setelah bertahun-tahun kajian. Tapi saya enggak yakin bisa dipindahkan selama lima tahun Jokowi ini," kata dia.
Di dalam pemindahan ibu kota, ia mengatakan, petugas yang bekerja untuk negara juga perlu dipindah. Hal itu sudah diatur dan apabila ASN tidak mau bisa mengundurkan diri atau bekerja di pemerintah provinsi.
Pemerintah pun tidak bisa asal memindahkan ASN ke ibu kota baru. "Banyak sekali (yang disiapkan), kan lokasi kantornya, sudah ada apa belum. Lalu tempat kehidupan, pasar, itu sudah ada apa belum. Itu semua harus dipersiapkan," kata Agus menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika