REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir gaji para anggota dewan yang disebutnya lebih besar dari gaji menteri dan bahkan gaji Presiden. Namun, ia menilai kinerja para anggota dewan saat ini masih kurang cepat, khususnya terkait pembuatan perundang-undangan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka orientasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8).

“Saya juga mohon maaf karena urusan income pendapatan anggota DPR kan sudah lebih besar dari menteri, bahkan lebih besar dari presiden. Maaf kalau saya keliru. Benar? Kalau keliru coba nanti saya hitung lagi. Pak ketua benar? Benar. Pak ketua sudah gini (mengangguk), benar pak. Benar,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, saat ini dibutuhkan kecepatan bekerja agar Indonesia tak semakin tertinggal. Selain itu, anggota dewan juga membutuhkan cara-cara baru agar proses penyusunan peraturan dan perundang-undangan tak bertele-tele dan memakan waktu yang lama. Ia mencontohkan, lamanya pembahasan rancangan undang-undang dari masa periode anggota DPR sebelumnya ke periode selanjutnya.

“RUU yang belum selesai di periode sebelumnya, seharusnya kan bisa kita carry over secara otomatis pada DPR periode berikutnya. Yang saya tahu ini ga bisa. Karena mestinya itu yang bertanggung jawab kan lembaganya. Sehingga bisa diteruskan di periode selanjutnya agar kita tidak kehilangan waktu,” ucap dia.

Karena itu, Presiden mengingatkan agar para anggota dewan yang terpilih ini bekerja dengan strategi dan cara-cara yang baru, yang lebih efisien dan cepat dalam memutuskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika