REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai pemindahan calon ibu kota baru Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan langkah yang sudah terukur dan tersturktur. Setidaknya para pelaku usaha sudah melakukan rencana penguataan dari sisi pendanaan hingga imbal hasil jangka waktu bisnis.
Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan pemindahan calon ibu kota baru dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Apalagi rencana ini sudah mendapatkan kajian dari Bappenas.
“Yaudah kita perkuat sampai dunia usaha itu seperti apa? Apa pendanaannya, seperti apa jangka waktunya. Menurut saya semuanya (rencana pemindahan ibu kota) sudah terukur dan tersturktur,” ujarnya usai acara Kadin Talks di Menara Kadin, Jakarta, Senin (26/8).
Menurutnya keputusan pemindahan calon ibu kota baru juga harus didukung dari pihak regulator industri keuangan. Mengingat rencana ini merupakan hasil terakhir keputusan pemerintah.
“Kajian sudah dilakukan oleh Bappenas, artinya harus segera diambil dan kalau keputusan ini memang ditentukan maka semua pihak harus siap dan mendukung keputusan dari pemerintah,” ucapnya.
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan perihal terpilihnya Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru. Menurutnya kajian kebencanaan menjadi salah satu pertimbangan yang utama, selain dari sisi keekonomian, sosial politik, dan kajian lainnya.
Sofyan menyebut lahan seluas 3.000 hektare disiapkan dalam pembangunan ibu kota tahap pertama. Area tersebut mencakup bangunan perkantoran pemerintah. Kawasan inti yang dibangun pertama kali, seperti kantor presiden, gedung kementerian dan lembaga, serta gedung DPR atau MPR.