REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak anggota DPR dan DPD untuk mempercepat proses penyusunan regulasi. Menurutnya, kecepatan penyusunan perundang-undangan diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, yakni revolusi industri 4.0.
Hal ini disampaikannya saat membuka orientasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8).
“Saya mengajak dalam membuat regulasi-regulasi nantinya juga kecepatan itu juga sangat kita perlukan. Karena tanpa sebuah kecepatan dalam membikin regulasi ya kita akan ditinggal oleh revolusi industri 4, oleh teknologi baru yang selalu bermunculan setiap hari,” jelas Jokowi.
Presiden menyampaikan, selama berpuluh-puluh tahun ini proses penyusunan regulasi tidak pernah berubah. Bahkan, menurutnya, proses penyusunan regulasi bertele-tele sehingga justru menghambat pembuatan undang-undang.
“Mohon maaf, mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan regulasi kita ini memakai pola lama yang dalam berpuluh-puluh tahun tidak kita rubah. Sejak zaman orba sampai sekarang yang namanya membuat UU masih bertele-tele kita ini. Mohon maaf saya merasakan,” ujar dia.
Karena itu, Jokowi meminta agar DPR melakukan evaluasi proses penyusunan perundang-undangan sehingga dapat lebih cepat diselesaikan. Kendati demikian, percepatan penyusunan perundang-undangan juga harus dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga kualitasnya pun semakin baik.
“Buat DIM dulu, kemudian pembahasan dua kali masa sidang, kemudian ada kunker, ada study banding di dalam maupun luar negeri, bagaimana kita bisa cepat kalau ini masih kita teruskan,” kata dia.
Jokowi menyampaikan, dalam setiap pertemuan internasional dengan berbagai kepala negara lainnya, masalah regulasi yang tak sesuai dengan perkembangan teknologi ini selalu menjadi topik yang diperbincangkan. Tak sedikit negara yang regulasinya tertinggal karena perkembangan teknologi.
Karena itu, kecepatan dalam membuat perundang-undangan serta peraturan lainnya sangat diperlukan. Jokowi mengatakan, pemerintah dan juga DPR harus mampu merespon secara cepat setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
