REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap seluruh elemen masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah berupaya mendinginkan suasana di kasus kericuhan yang pecah di sejumlah kota di Papua agar tidak meluas. Dengan begitu masyarakat Papua tak terpancing melakukan tindakan di luar hukum.
"Untuk saat ini Komnas memandang yang diperlukan adalah mendinginkan suasana. Sehingga semua pihak bisa mencegah tindak-tindakan yang tidak perlu," kata Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab pada Republika, Rabu (21/8).
Komnas HAM mendukung proses hukum terhadap para pelaku yang diduga terlibat atau memicu kericuhan. Namun Komnas HAM meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan.
"Mengenai pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum, proses hukum perlu dilakukan secara fair dan terbuka," tegasnya.
Komnas HAM mengaku tidak masalah bila Polri menerjunkan penambahan personel guna menjaga kondusivitas di Papua. Komnas HAM akan tetap memantau perkembangan situasi keamanan di sana.
"Soal penambahan aparat keamanan itu kebijakannya ada di Kapolri. Kapolri yang tahu situasi dan kondisi di lapangan. Komnas HAM terus mencermati perkembangan, dan berharap situasi bisa cepat kondusif," ucapnya.
Polri menyatakan tak akan menggunakan peluru tajam untuk menjaga keamanan di kota-kota besar di Papua dan Papua Barat. Polri memastikan penambahan personel keamanan dibutuhkan pascameningkatnya eskalasi keamanan di Bumi Cendrawasih.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menekankan kehadiran personel polisi guna meredam kericuhan. Nantinya personel Polri akan bekerja sama dengan personel TNI dan pemerintah daerah setempat.
"Perlu dicatat seluruh anggota Polri yang melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa tidak bawa peluru tajam. Karena prinsipnya kehadiran anggota Polri disana justru meredam dan memitigasi jangan sampai tindakan-tindakan yang destruktif berkembang cukup luas," katanya pada wartawan di Mabes Polri, Selasa (20/8).
Ia menjelaskan Polri bakal mengutamakan upaya pencegahan dan mediasi guna menangkal potensi terjadinya kembali kericuhan. Ia membantah Polri akan berindak keras terhadap massa.
"Polri mengedepankan langkah-langkah persuasif guna menghindari jatuhnya korban. Itu lebih penting," ujarnya.
Diketahui, Pihak kepolisian berusaha mempertahankan kondisi aman di Papua dan Papua Barat. Polri pun mendatangkan personel tambahan sebanyak 4 SSK dari Polda Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Tenggara dan Polda Maluku guna menjaga keamanan di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika