REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 260.000 dari sekitar 48,2 juta kepala keluarga (KK) di Jawa Barat (Jabar) belum teraliri listrik. Namun demikian, rasio elektrifikasi Jabar terus meningkat setiap tahunnya.
Menurut Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad, masyarakat tersebut kebanyakan tersebar di pelosok yang relatif sulit untuk diakses infrastruktur kelistrikan.
"Saat ini rasio elektrifikasinya sudah 9,99 persen. Tinggal 0,01 persen lagi yang belum teraliri listrik. Mudah-mudahan di era ini bisa tuntas 100 persen," ujar Daud di acara Multi Stakeholder Forum, di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Selasa (20/8).
Daud mengatakan, kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar dalam lima tahun ke depan, adalah meningkatkan infrastruktur listrik rumah tangga. Pemprov Jabar, berupaya terus meningkatkan konsumsi listrik per kapita. Pada 2018, tingkat konsumsi listrik di Janar dari 1.231 kilo Watt hours (kWh) per kapita menjadi 1.300 kWh.
"Konsumsi listrik per kapita ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur sektor produktif," katanya.
Untuk mencapai 100 persen rasio elektrifikasi, kata dia, Pemprov Jabar akan bekerja sama dengan semua stakeholder kelistrikan, khususnya PLN. Karena, tidak semua daerah bisa terjangkau infrastruktur listrik.
"Tantangannya alam. Untuk itu kami melakukan inovasi lain agar daerah terpencil bisa terjangkau aliran listrik. Kalau darah ada potensi air, kita pasang mikrohidro, dan lain-lain," katanya.
Executive Vice President Operasi Regional PLN Jawa Bagian Tengah, Purnomo Multi mengatakan, stakeholder forum digelar sebagai sarana PLN untuk menyatukan visi dengan stakeholder dalam menjalankan program-program ketenagalistrikan di Jabar.
Pada kesempatan tersebut juga diadakan beberapa rangkaian penandatanganan Deklarasi Sinergi MSF antara Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Pemprov Jabar, Kemeterian ESDM, PT PLN (Persero), PLN UID Jabar, PLN UIT JBT, PLN UIP JBT I, PLN UIP JBT II.
Selain itu juga, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) pengamanan proyek, instalasi, dan aset serta penegakan hukum di lingkungan kerja PT PLN (Persero) dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat sertacollective action sekaligus sosialisasi mengenai fraud.
"Manajemen PLN beserta seluruh mitra kerja juga melaksanakan penandatanganan Deklarasi Mitra Kerja sebagai komitmen untuk meningkatkan Good Corporate Governance," kata Purnomo.
Saat ditanya terkait kompensasi insiden listrik padam yang terjadi beberapa waktu lalu, Purnomo mengatakan, diperkirakan mencapai Rp 850 miliar. Dana tersebut berdasarkan hasil perhitungan PLN untuk kompensasi matinya listrik di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jabar, dan Banten.
“Pelanggan nanti bisa cek di aplikasi online PLN, berapa kompensasi yang akan terima. Nantinya kompensasi tersebut akan masuk ke tagihan bulan September," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika