Selasa 20 Aug 2019 11:10 WIB

ICW Minta KPK Buktikan Korupsi Korporasi

ICW juga meminta KPK tidak hanya berhenti pada tersangka perorangan.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Andi Nur Aminah
Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah
Foto: Republika/Prayogi
Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas dalam mengusut kasus suap pengurusan perizinan proyek Meikarta. ICW juga meminta KPK tidak hanya berhenti pada tersangka perorangan, melainkan juga seluruh entitas korporasi yang terlibat.

"Yang penting entitasnya, korporasinya. KPK bisa menetapkan itu, kalau memang cukup bukti. Sebelumnya KPK juga sudah menetapkan sejumlah korporasi yang melakukan korupsi," kata peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah dalam pesan singkatnya, Selasa (20/8).

Baca Juga

Menurutnya, penegakan hukum terhadap korporasi sebenarnya merupakan optimalisasi penegakan hukum. Pasalnya saat ini penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan belum bisa melakukan hal tersebut. "Bukti-bukti misalnya, KPK menemukan misal si A, menerima uang, uang itu ternyata untuk kebutuhan korporasinya," jelas Wana.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya juga pernah menjadikan beberapa korporasi sebagai tersangka korupsi. Sebut saja PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi dalam pengembangan kasus suap yang membelit mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Lalu ada PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (DGI) terkait perkara korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana TA 2009-2010.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement