REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Bupati Garut Rudy Gunawan angkat bicara terkait viralnya video porno bertajuk 'Vina Garut'. Viralnya masalah ini harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Garut.
Menurut dia, permasalahan moral bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh masyarakat.Ia mengatakan pihaknya akan mengajak bicara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, terkait masalah itu.
"Kita akan ajak bicara. Ini bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah daerah saja,” kata Rudy, Jumat (16/8).
Tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat mengambil peran yang besar, khususnya untuk meningkatkan moral dan akhlak masyarakat lewat keteladanan. Dengan begitu, kejadian serupa tak akan terulang lagi.
Menurut dia, video seks yang diperankan oleh tiga laki-laki dan satu perempuan itu merupakan perilaku tidak normal. Ia mengaku tak habis pikir dengan kejadian tersebut. “Itu jauh dari pemikiran kita, aib dipublikasikan. Itu kan tidak normal,” ujar Rudy.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut juga telah berupaya untuk menghentikan peredaran video tersebut di media sosial. Rudy mengaku telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir media sosial yang mengunggah video tersebut. “Kita sudah minta diblokir agar tidak menyebar lagi,” kata dia.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut juga menyesalkan peredaran video 'Vina Garut'. Apalagi pemeran dalam video merupakan warga Kabupaten Garut.
Ketua MUI Garut KH Sirodjul Munir meminta agar kepolisian maksimal dalam melakukan penegakan hukum kepada pelaku. Ia juga meminta kepolisian mengusut penyebar video tersebut. "Siapa yang melakukan dan menyebar video tersebut, harus ditangkap," kata dia.
Munir menyebut banyak hal yang harus dilakukan untuk menangani masalah moral tersebut. Salah satunya dengan penanaman keagamaan kepada masyarakat. Ia juga meminta para ulama untuk lebih meningkatkan lagi dakwahnya agar kasus serupa tak lagi terjadi.
Pelajaran agama di sekolah formal juga harus ditambahkan. Dengan begitu, degradasi moral dalam kehidupan masyarakat dapat diminimalisir.
"Kami punya program bagaimana ke depan soal pendidikan, pembelajaran agama harus lebih diperdalam. Di sekolah non madrasah, harus ada pendidikan pesantren. Ini harus ada regulasinya, harus ada respons dari kepala sekolah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
