REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tidak sepakat dengan rencana pembentukan kementerian yang khusus menangani investasi. Hipmi melihat pembentukan kementerian baru ini tidak terlalu signifikan.

Ketua BPP Hipmi, Anggawira, mengatakan seretnya pertumbuhan investasi di Indonesia disebabkan persoalan birokrasi yang panjang. "Yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana mata rantai birokrasi sebaiknya di perpendek," kata Anggawira kepada Republika.co.id, Kamis (15/8).

Menurut Anggawira, pemerintah seharusnya melakukan pendekatan dari sisi tata kelola bukan hanya kelembagaan. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang baik untuk investasi termasuk di industri ekonomi kreatif. Salah satu pendekatan tata kelola ini adalah dengan memperbaiki birokrasi.

Anggawira menilai pemerintah juga perlu mendorong kemunculan pengusaha-pengusaha baru melalui program pelatihan dan pendampingan. Menurut Anggawira, dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru hanya sebatas penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Saya rasa program terkait kewirausahaan dan program meningkatkan kreativitas generasi muda seharusnya terkelola dengan interkoneksi yang baik, sekarang terkesan masih parsial," terang Anggawira.

Di samping itu, faktor lainnya yang menjadi kendala adalah lemahnya sinergitas antar kementerian. Anggawira melihat bahwa sejumlah kementerian berjalan saling bertubrukan. Artinya, kebijakan yang dihasilkan sering tidak mendukung satu sama lainnya.

Anggawira menyontohkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. "Kementerian Perdagangan dan Industri ini seharusnya digabungkan menjadi satu, supaya kebijakannya bisa selaras, kalau sekarang memang cenderung adanya tabrakan-tabrakan," tutur Anggawira.

Untuk itu, lanjut dia, di Pemerintahan Presiden Joko Widodo selanjutnya diharapkan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat. Termasuk dalam menyikapi persoalan investasi ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika