REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Polri bersama TNI yang memburu pelaku penembakan anggota Ditreskrimum Polda Papua, Briptu Heidar, yang gugur di Kabupaten Puncak, Papua. JK menegaskan, serangan balik yang dilakukan TNI/Polri bukanlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Itu bukan pelanggaran HAM, karena yang melanggar HAM siapa yang duluan (menyerang), sering orang, apalagi luar negeri menganggap semua pelanggaran HAM, bagaimana HAM kalau yang meninggal TNI dan polisi lebih dahulu," ujar JK saat memberi pembekalan program kegiatan bersama kejuangan Sesko TNI, Sespimti Polri, Seskoad, Seskoal, Seskoad di Auditorium Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (14/8).
JK menegaskan, Pemerintah, TNI dan Polri telah menjalankan tugasnya dengan baik. Karena itu, TNI dan Polri harus menumpas tuntas pihak yang mengacaukan keamanan di Papua secara profesional. Seperti memburu pelaku penembakan TNI maupun Polri yang telah gugur, termasuk Briptu Heidar.
"Apa yang terjadi sekarang di Papua selalu saya mengatakan Pemerintah TNI dan Polri selalu menjalankan tugasnya dengan baik tapi apabila diserang tentu tidak bisa pasrah, harus kembali untuk membalas siapa penyerangnya," ujar JK.
JK pun menyinggung tudingan pelanggaran HAM yang ditujukan dunia luar kepada Indonesia atas beberapa peristiwa penumpasan kelompok bersenjata di Papua. Menurut JK, aksi TNI dan Polri masih jauh dikatakan dari pelanggaran HAM dibandingkan negara-negara lain di dunia.
Bahkan, negara-negara besar justru mencontohkan pelanggaran HAM lebih besar. "Kalau soal melanggar HAM, barangkali negara yang paling melanggar HAM di dunia adalah Amerika, karena dia merasa, merupakan pelanggar HAM, mengebom negara kiri kanan tanpa dasar, mengebom Vietnam, mengebom Suriah, mengebom Irak, mengebom Libya," kata JK.
Karena itu, JK menilai, koreksi seharusnya ditujukan kepada negara-negara yang telah melakukan pelanggaran HAM yang berat. "Itu pelanggaran HAM terbesar di dunia yang terjadi, bukan hanya karena satu korban di Papua, lalu TNI dianggap melanggar HAM. Kita tergantung prosedural apa yang kita buat, hukum yang kita tegakkan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
