REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengkritik partai politik pengusung Joko Widodo (Jokowi)dan Ma'ruf Amin. Menurutnya, partai tak bicara soal jumlah jatah menteri.
"Partai politik tidak boleh bicara soal jumlah sebenarnya, tapi lebih kepada koordinasi antarmenteri nantinya," kata Irma saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/8).
Irma mengatakan, program Jokowi yang komprehensif hanya bisa dijalankan bila koordinasi antarkementerian bisa dibangun dengan baik. Maka itu, ia menekankan, para partai politik harusnya mendoorong koordinasi antarpartai daripada klaim jumlah menteri.
"Nah makanya jangan bicara jumlah, harusnya bicara duduk bersama sama kemudian mengkoordinasikan satu menteri dengan menteri lainnya. Itu menjadi lebih penting agar tidak membebani presiden nantinya," kata Irma.
Irma menyatakan, Nasdem memiliki kader-kader yang siap didudukkan di kabinet Jokowi periode 2019-2024. Namun, Irma mengklaim, Nasdem tak pernah meminta posisi maupun jumlah tertentu. Irma menyatakan, Nasdem memercayakan pada Jokowi dalam memilih formasi para pembantunya
"Terserah presiden. Presiden tahulah, misalnya, kader yang kami sodorkan A pasti latar belakangnya Pak Presiden sudah tahu cocoknya di sini. Karena kami inginnya orang yang tepat di posisi yang tepat," ucap Irma.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pernyataan terbuka mengenai syarat masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. Partai berlambang banteng itu harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet selanjutnya.
Hal itu disampaikan Megawati dalam Kongres V PDIP di Bali. "Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," ujarnya.
Sementara, PPP mengaku sudah mendapat jumlah posisi menteri yang diberikan untuk PPP dari Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Namun, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partai belum mengetahui posisi menteri yang akan diberikan.
"Pak Jokowi sudah menyampaikan, baru menyampaikan baru jumlah posnya saja yang akan diberikan, tapi belum menyampaikan posnya apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (7/8).
Arsul enggan menyebutkan jumlah menteri yajg disediakan untuk PPP. Partai berlambang Kabah itu memilih menunggu terlebih dahulu kejelasan pos yang diberikan pada partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
