REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan merekomendasikan perubahan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. PDIP akan mendorong supaya perhelatan Pemilu presiden dan Pemilu DPD dipisah dengan perhelatan Pemilu DPR/DPRD Kabupaten/Kota.
"Pemisahan itu berbasis pada, kalau presiden dan DPD itu kan berbasis pada aspek perorangan, nah kalau legislatif itu aspek kepartaian," kata Pimpinan Sidang Komisi IV Kongres V PDIP Arif Wibowo, Jumat (9/8).
Dia mengatakan, pemisahan Pileg dan Pilpres ini berdasarkan hasil evaluasi partai-partai politik. Dia mengatakan, partai sepakat penyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak sangat memberatkan dari berbagai aspek.
"Mulai dari segi pembiayaan berat, pengorganisasiannya juga berat kemudian pengaturan terhadap bagaimana partai mampu merumuskan stragegi pemenangan yang tidak berdampak konflik secara internal kepada partai, bagi penyelenghara pun berat," katanya.
Selain itu, Arif mengatakan, PDIP berpendapat akan pentingnya Parliamentery Threshold (PT) berjenjang. Untuk tingkat DPR sekurang-kurangnya lima persen, provinsi empat persen dan kabupaten/kota tiga persen.
"Kalau Presidential Threshold sudah cukup 20 persen sudah cukup, tidak ada rekomendasi perubahan," katanya.
Usulan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 itu dibahas dalam Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Denpasar, Bali, pada Jumat (9/8) kemarin.
Ketua Steering Comittee Kongres V PDIP Djarot Saeful Hidayat mengatakan, pertemuan rutin lima tahunan itu akan mendiskusikan sejumlah isu yang dibahas dalam lima komisi. Masing-maaing Komisi akan membahas isu dan permasalahan aktual yang berbeda.
Komisi V Kongres juga akan membahas terkait tata kelola partai agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal itu dilakukan sebagai langkah regenerasi menyeluruh mengingat 70 persen DPT 2024 merupakan pemilih muda.
"Karena itu partai harus beradaptasi menjadi partai modern yang memberikan konten untuk anak muda kita tentang arah perjuangan bangsa ini," katanya.
Djarot mengatakan, komisi III membahas tentang kebudayaan yang memang sengaja diangkat secara khusus dalam kongres. Dia mengatakan, komisi ini akan membahas vagaimana rekomendasi partai tentang kebudayaan Indonesia.
"Strategi kebudayaan kita seperti apa, Gambaran sampai tahun 2030-2050 seperti apa," katanya.
Sedangkan komisi II akan mendiskusikan seputar politik dan legislasi baik itu legislasi untuk anggaran, pengawasan, maupun kebijakan agar semuanya segaris dengan ideologi partai. Sementara komisi I akan membahas tentang ideologi dan Trisakti.
Pada saat yang bersamaan, dia menekankan pentingnya penanaman nilai pancasila yang digodok oleh Komisi I. Menurutnya, pancasila harus dan trisakti haris masuk ke dalam kebijakan pembangunan mengingat PDIP akan berusaha mewujudkan trisaktinya Bung Karno untuk membangun kedewasaan, kemandirian dan kepribadian bangsa.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, bahasan komisi I melahirkan dua rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, Pancasila harus menjadi mata pelajaran sejak dini mulai dari level PAUD, TK dan perguruan tinggi dengan tingkatan masing-masing.
Kedua, PDIP meminta pemerintah lebih bertindak tegas kepada masyarakat yang membawa paham radikalisme. Ini, dia mengungkapkan, mengingat paham tersebut sudah masuk ke dalam berbagai macam institusi.
"Kalau dia menawarkan paham-paham yang anti pancasila harus kasih tindakan tegas, kalau ASN pecat, kalau dia nggak mau akuin Pancasila ya dia nggak boleh di Indonesia, suruh aja keluar," katanya.
Rizkyan Adiyudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika