REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menyiapkan tiga opsi sikap politik pasca-Pemilu 2019. Tiga opsi itu yaitu bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, berkoalisi di parlemen, atau menjadi oposisi dengan melakukan pengawasan.
"Opsinya ada macam-macam, yaitu koalisi di pemerintahan, koalisi di parlemen, atau menjadi oposisi di luar pemerintahan untuk melakukan pengawasan dan itu hal yang mulia," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/8).
Dia mengatakan, dari ketiga opsi itu, semuanya sangat memungkinkan untuk dipilih Gerindra, tergantung kontribusi apa yang bisa diberikan untuk bangsa dan negara. Menurut dia, kalau Gerindra di dalam pemerintahan namun tidak berkontribusi bagi rakyat dan justru melakukan korupsi, maka lebih baik partainya di luar pemerintahan dengan memberikan kritik yang konstruktif.
"Sebaliknya, kalau di luar pemerintahan namun cuma bisa teriak-teriak dan tidak bisa berikan masukan konstruktif, itu tidak baik," ujarnya.
Namun, Riza menginginkan agar masyarakat jangan meributkan apakah Gerindra di dalam atau di luar pemerintahan, namun bagaimana berkontribusi besar untuk bangsa dan negara. Dia menjelaskan, kalau Gerindra di dalam pemerintahan, ingin agar visi-misi serta program Prabowo-Sandiaga bisa diimplementasikan untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Kalau Gerindra di luar pemerintahan, kami mau koreksi pemerintah agar ke depan lebih baik," katanya.
Dia mengatakan, ada berbagai macam keinginan akar rumput Partai Gerindra terkait sikap politik partai tersebut ke depannya. Menurut dia, ada yang menginginkan agar Gerindra berada di dalam pemerintahan agar bisa mewujudkan visi-misi dan program, dan ada yang ingin berada di luar pemerintahan agar memberikan koreksi pada pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
