REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan wacana yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Ia mengaku ragu bila pemerintah memiliki anggaran yang memadai untuk membangun ibu kota baru.
"Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan di mana infrastruktur dan fasilitas lainnya harus dibangun untuk menunjang ibu kota baru," ujar Andre Rosiade dalam siaran pers, Kamis (1/8).
Anggota DPR terpilih untuk periode 2019-2024 itu menyebut, dana APBN tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru. Apalagi, pembangunan itu diprediksi menelan biaya sekitar Rp 466 triliun.
Sementara itu, kondisi penerimaan pajak rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar diprediksi terus berlangsung dalam lima tahun ke depan.
"Jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi. Jika diasumsikan, utang naik Rp466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38.7 persen," ujarnya.
Ia menyebut, opsi pendanaan lain semisal melalui penugasan BUMN karya hanya akan menjadi beban bagi keuangan BUMN. Apalagi, proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersil karena bangunan pemerintah sifatnya lebih kepada pelayanan publik.
"Di sini ada resiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar," ujarnya.
Opsi selanjutnya, ia merasa Presiden Jokowi bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta. Hanya saja menurutnya opsi itu tidak masuk akal.
"Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru?" ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
