REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menanggapi peluang masuknya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah. Menurutnya, fungsi check and balances tetap bisa dilakukan partai bentukan Prabowo Subianto itu di parlemen meski bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Karena bisa jadi bahwa memberikan kader terbaik di dalam parlemen itu tidak mesti kemudian hilangnya peran oposisi," kata Firman Noor di Jakarta, Senin (29/7).
Dia lantas mencontohkan parlemen Amerika Serikat (AS) semasa pemerintahan Preisden Barrack Obama. Dia mengatakan, saat itu banyak pejabat di pemerintahan Obama berasal dari kader Partai Republik. Namun, lanjutnya, hal tersebut tidak menyurutkan peran partai Republik dalam parlemen sebagai oposisi.
"Artinya tidak mesti juga suatu partai yang memberikan sumbangan dalam kabinet itu kemudian menjadi takluk," kata Firman lagi.
Meksi demikian, dia mengakui ada kekhawatiran penambahan porsi kekuatan koalisi Jokowi di dalam parlemen akan mereduksi fungsi check and balances tersebut. Menurutnya, peran tersebut merupakan salah satu pilar dalam berdemokrasi.
"Namun demikian kita lihat nanti pilihan-pilihan Gerindra akan seperti apa," katanya.
Menurutnya, jalannya pemerintahan Jokowi periode kedua untuk saat ini belum bisa diprediksi. Ini mengingat pemerintahan presiden pejawat belum berjalan.
Dia meminta semua pihak untuk melihat langkah-langkah yang akan diambil Gerindra dan Prabowo Subianto jika mereka benar masuk ke dalam KIK. Saat ini Gerindra masih menghitung kemungkinan yang ada mengingat masih ada banyak opsi bagi mereka.
"Jadi kalau bergabung nggak terlalu masalah sebenarnya asal peran dia di parlemen tetap check and balances seperti PKS dulu dan PAN di 2014 juga seperti itu," katanya.
Sementara, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Adbul Kadir Karding melihat peluang Gerindra masuk ke dalam KIK. Mantan wakil ketua tim pemenangan Jokowi ini mengatakan, diakomodirnya partai lawan ke dalam koalisi akan melihat pada kebutuhan dan kepentingan serta strateginya.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan tetap menjadi oposisi meskipun Gerindra merapat ke koalisi pemerintah. PKS bersama Partai Amanat Nasional (PASN) merupakan anggota Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung pasangan Prabowo-sandiaga dalam pemilu lalu.
Senada, PAN juga tak mempermasalahkan sikap Gerindra yang ingin masuk ke koalisi Jokowi. PAN mengaku akan tetap menjalankan silaturahim politik yang baik dengan Gerindra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
