REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar pertemuan dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, kedatangan ILO untuk memberikan pandangan terhadap ekonomi Indonesia, terutama terkait dengan sistem pengupahan di Indonesia.
"Kan harus diakui ada seratusan lebih pabrik yang tutup di Jabar kemudian ada yang pindah juga totalnya 140 (pabrik)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, kepada wartawan, Senin (29/7).
Emil mengatakan, perusahaan yang pindah terbagi dua. Yakni, ada yang ke provinsi lain dan ada yang ke luar negeri. Hampir semua alasan penutupan itu, berkaitan dengan upah yang tinggi.
"Nah sistem pengupahan kita desentralisasi diserahkan kepada kepala daerah tingkat II ini lah yang jadi sorotan mereka," katanya.
Sistem pengupahan yang diterapkan saat ini, ungkap Emil, membuat subjektivitas pengupahan terlalu jauh. Ia mencontohkan di Pangandaran besaran upah minimum ditetapkan sebesar Rp 1,6 juta, sedangkan di Karawang Rp 4,2 juta. "Jadi, beda upah dua kabupaten tersebut itu bisa mencapai Rp 2,5 juta," ucapnya.
Dalam pertemuan ini, lanjut Emil, ILO akan memberi usulan sistem pengupahan yang lebih baik menurut standar internasional dengan rasa keadilan. Sehingga, bisa menjaga kualitas ekonomi Jabar jangan sampai terkorbankan.
"Kalau sistem pengupahannya diperbaiki, maka buruhnya ikut sejahtera investasi juga tidak ada yang pergi. Analisa dari ILO ini, khusus Jabar," ujar Emil.
Terkait sistem pengupahan yang diusulkan ILO, menurut Emil, sedang didiskusikan. Salah satunya, provinsi akan mengatur upah berdasarkan jenis industrinya. Kemudian, daerah mengusulkan sistem kebutuhan hidup layaknya yang wajar di setiap daerah.
"Nanti kombinasi masukan standar hidup di daerah dan tema provinsinya itu akan mengakibatkan jenis usahanya lebih merata. Misalnya, Jabar fokus di manufaktur, Jateng di tekstil atau apa itu masukan ke pusat," paparnya.
Sehingga, kata dia, nanti industrinya tidak terlalu beragam, keragaman industri mengakibatkan keragaman upah sehingga jomplangnya tak pernah selesai. "ILO turun untuk memberikan pandangan mana yang sustainable," katanya.
Beberapa tahun Pemprov Jabar didemo dengan hal yang sama terkait upah. "Sebenarnya kan seharusnya bisa beres tanpa harus tawar menawarnya dalam demo seperti itu," katanya.
Emil berharap, setelah sistem pengupahan diperbaiki maka tak ada lagi perusahaan yang tutup. Perbaikan sistem pengupahan ini diharapkan juga bisa menarik investasi baru ke Provinsi Jabar.
"Padat modal maksimal, padat karya relatif lebih sedikit. Karena masa depan lebih banyak ke sana (padat modal) sehingga skill masyarakat Jabar kita naikan dari yang rendah menjadi tinggi," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
