REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jenderal (Purn) TNI Djoko Santoso menilai pilihan posisi antara berkoalisi dengan pemerintah atau pun beroposisi sama-sama bagus. Djoko menyatakan, tugasnya di BPN Prabowo-Sandi sudah selesai.
"Yang penting tujuannya untuk negara dan bangsa," kata dia di Jakarta, Senin (29/7).
Hal tersebut diungkapkan mantan Panglima TNI itu usai menghadiri silaturahim Menteri Pertahanan dengan purnawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan RI. Djoko menjelaskan, oposisi berkewajiban mengkritisi kebijakan pemerintah, sementara koalisi atau bergabung dengan pemerintah artinya juga memberikan kontribusi.
"Jadi oposisi juga mengkritisi, bergabung juga berpartisipasi, enggak masalah," katanya.
Ditanya sikap BPN khususnya Prabowo, ia mengaku tidak tahu karena kewenangannya ada di tangan Prabowo. "Wewenangnya Pak Prabowo ya. Saya hanya ngatur pasukan saja, sudah selesai. Koalisi itu kan sudah bubar, koalisi saya sudah bubar. Itu hak masing-masing, hak politik ya," katanya.
Yang jelas, Djoko mempersilakan jika Prabowo memilih bergabung dengan pemerintah atau tetap menjadi oposisi. "Ya itu, saya bilang mau bergabung juga bagus, mau oposisi juga bagus. Punya tugas sendiri-sendiri yang bagus," tegasnya.
Hadir dalam silaturahim yang dibuka langsung Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacucu itu jajaran purnawirawan TNI termasuk Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Jenderal (Purn) TNI Agum Gumelar. Sebelumnya, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dengan bersama-sama menaiki Moda Raya Terpadu (MRT), Sabtu (13/7) lalu.
Setelah itu, Prabowo juga melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7) lalu. Seusai dua pertamuan itu, sinyal merapatnya Gerindra ke kubu Jokowi semakin kuat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut adanya peluang untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Peluang itu tergantung pada sikap Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalan pemerintahan," kata Ferry dalam sebuah diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7)
Keputusan bergabung itu, kata Ferry, tergantung pada keinginan Jokowi untuk menambah partai di luar koalisi pendukungnya. Meskipun, ia menyatakan, bahwa Partai pimpinan Prabowo Subianto itu bakal membantu jika diperlukan, Ferry mengklaim Gerindra tak akan meminta jabatan tertentu.
"Tetapi itu juga sangat tergantung dari apakah Jokowi sebagai presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Sikap Gerindra tidak akan pernah minta jabatan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
