REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan hingga saat ini, pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum Ingin memperlebar koalisi. Johnny menilai belum ada hal yang menjadi pertimbangan kuat untuk pelebaran koalisi.
Hal ini disampaikan Johnny menyusul wacana bergabungnya partai pengusung Prabowo Subianto dengan koalisi partai pemerintah. "Pimpinan partai koalisi KIK sudah mengatakan bahwa hingga saat ini belum terpikirkan untuk memperlebar koalisi. Belum ada perubahan landscape politik yang bisa menjadi pertimbangan pentingnya pelebaran koalisi," ujar Johnny saat dihubungi wartawan, Ahad (28/7).
Namun demikian, Johnny tidak menutup kemungkinan jika pada saatnya, ada partai tambahan yang bergabung bersama KIK. Begitu pun masuk dalam Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf mendatang.
Jika hal itu terjadi, KIK menyerahkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo.
"Kami sepenuhnya menyerahkan kepada keputusan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih," kata Anggota Komisi XI DPR tersebut.
Johnny menambahkan, ia juga lebih sepakat dengan koalisi nonkabinet di parlemen. Dengan begitu, Johnny menilai kerjasama politik mengawal program dilakukan tanpa harus memperlebar koalisi.
"Banyak hal bisa dikerjakan bersama sama di legislatif terkait berbagai isu strategis ke depan tanpa harus memperlebar koalisi yang ada saat ini," kata Johnny.
"Kolaborasi taktis bisa dilakukan pada berbagai isu yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara dan kami menyambut baik hal tersebut," kata dia menambahkan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut adanya peluang untuk bergabung dengan koalisi Joko Widodo (Jokowi). Peluang itu tergantung pada sikap Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan partai gerindra bergabung di dalan pemerintahan," kata Ferry dalam sebuah diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7)
Keputusan bergabung itu, kata Ferry, tergantung pada keinginan Jokowi untuk menambah partai di luar koalisi pendukungnya. Meskipun menyatakan bahwa Partai pimpinan Prabowo Subianto itu bakal membantu jika diperlukan, Ferry mengklaim Gerindra tak akan meminta jabatan tertentu.
"Tetapi itu juga sangat tergantung dari apakah Jokowi sebagai presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Sikap Gerrindra tidak akan pernah minta jabatan," kata dia.
Sejauh ini, Ferry menegaskan, Gerindra belum menentukan sikap politiknya pasca pertemuan antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7). "Gerindra belum memutuskan bergabung atau tidak, itu harus diputuskan pada forum partai masing-masing," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
