REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah adanya ketidaksepahaman di dalam anggota partai koalisi pendukung Joko Widodo. Ini menyusul pertemuan sejumlah tokoh dan partai politik dalam beberapa hari belakangan.
"Terlalu dini untuk berspekulasi bahwa KIK (Koalisi Indonesia Kerja) akan pecah, saya kira tidak seperti itu," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat (26/7).
Prabowo Subianto diketahui mengunjungi Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7) lalu. Disaat yang bersamaan partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024.
Nasdem beberapa hari sebelumnya juga mendundang PKB, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar ke DPP mereka. Pertemuan antar ketua umum itu tidak menyertakan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi PDIP.
Karding berpendapat, pertemuan antar tokoh dan partai politik itu sebenanrya merupakan hal yang biasa saja. Dia mengatakan, pertemuan itu justru bisa mencairkan banyak hal, terutama hubungan-hubungan yang selama Pilpres agak dinamis di tengah masyarakat.
Dia memastikan jika KIK hingga saat ini masih solid dan tidak ada perpecahan. Dia mengatakan, pertemuan-pertemuan tokoh dan partai politik semuanya dalam upaya, memperbaiki sesuatu, membangun bangsa, persatuan, kebersamaan dan lain sebagainya.
"Kita sudah mendengar maksud dan tujuan dari masing-masing pertemuan. Baik Pak Surya Paloh dengan Pak Anies, maupun Bu Mega dengan Pak Prabowo," kata Karding lagi.
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, dinamika politik yang terjadi belakangan bukan berarti memperlihatkan adanya perpecahan dalam koalisi Jokowi. Menurutnya, peristiwa politik yang terjadi belakangan hanya merupakan upaya bagi koalisi untuk bagaimana menyikapi Gerindra.
Dia mengatakan, pada akhirnya PKB, PPP, Golkar dan Nasdem akan duduk bersama dengan PDIP agar mencapai titik final untuk menyikapi masuknya Gerindra ke dalam. Mereka, dia melanjutkan, akan berembuk bersama tentang bagaimana cara memperlakukan Gerindra, apakah ditolak mentah-mentah atau diakomodasi.
"Tapi yang jelas Teuku Umar dan Gondangdia merupakan sinyal bahwa politik Jokowi ke depan akan bersifat dinamis jadi ini masih panjang makan nasi gorengnya," kata Adi lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
