REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Kasus stunting di Tanah Air, termasuk di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, masih cukup memprihatinkan. Masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi makanan yang kurang dalam waktu lama ini pun menjadi perhatian Universitas YASRI dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kedua lembaga ini pun melakukan kerja sama untuk menurunkan tingkat stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Hj R Dewi Setiani mengapresiasi langkah yang diambil Universitas YARSI dan Kemenkes dalam mengatasi persoalan stunting di Kabupaten Pandeglang. Apalagi, kata dia, bupati sangat konsen mencegah stunting.
"Bupati sudah tanda tangani MoU dengan Menko PMK. Ada sanksi bila Kabupaten Pandeglang tak bisa mencegah kasus stunting. Bupati bisa disetop dulu selama 3 bulan pekerjaannya," kata Dewi saat rapat koordinasi antara Univesitas YARSI dan Kemnkes di Hotel Horison Altama Pandeglang, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (25/7)
Rapat ini dihadiri Rektor Universitas YARSI, Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes, dan sejumlah pejabat Pemkab Pandeglang. Kegiatan pendampingan Universitas YARSI penanganan stunting di Kabupaten Pandeglang dimotori oleh Fakultas Kedokteran yang disupport oleh Fakultas Psikologi, Ekonomi dan Teknologi Informasi serta Bagian Agama Islam. .
"Ini perlu perhatian semua pihak. Kita di Pandeglang, kadang-kadang orang menilai stunting ini tugas Dinas Kesehata semata. Padahal, ini tugas bersama. Sebabnya banyak faktor. Bisa lingkungan, gizi dan juga lainnya," sambung Dewi.
Apalagi, ungkap Dewi, di Pandeglang perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan anak ini sekitar 29,8 persen di atas Provinsi Banten. "Nah ini, ibu-ibu kecil ini adalah pabriknya stunting, karena mereka malu memeriksakan kehatannya," katanya.
Untuk itu, kata Dewi, Kabupaten Pandeglang juga punya inovasi mengatasi itu. Melalui inovasi ini, kata dia, ibu-ibu hamil akan dipantau dan dikunjungi ke rumahnya.
"Ini untuk menekan angka kematian ibu hamil dan juga prevalensi stunting. Ini jadi perhatian bupati, gizi buruk dan stunting," ucapnya.
Di sisi lain, pihaknya juga meminta peran serta kementerian agama (kemenag) dan MUI untuk membantu Pemkab Pandeglan dalam mengatasi perkawinan muda tersebut. Setidaknya, ada larangan atau jangan menikahkan anak-anak yang masih di bawah umur (18 tahun ke bawah) untuk menikah.
"Karena secara lahir, ibu-ibu muda itu belum siap untuk melahirkan. Bagaimana generasi muda itu bisa membangung bangsa ini kalau ternyata mereka mengidap stunting. Ini jadi keprihatian kita semua," ucapnya.
Menurut Rektor Universitas YARSI Prof Fasli Jalal, stunting adalah masalah pembangunan yang kompleks, dan terkait dengan kemiskinan, kelaparan dan kurang gizi, kesehatan ibu dan anak, penyakit, pendidikan, kondisi lingkungan dan sanitasi, serta keamanan pagnan dan gizi. Karenanya, kata dia, penanggulangan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor, lintas disiplin serta lintas pelaku.
"Stunting disebabkan saat terganggunya kehamilan. Yang dimulai dari air susu dini yang tidak dimanfaatkan. Di samping itu ada faktor air bersih yang kurang," kata Fasli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
