REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Elemen masyarakat dan akademisi perguruan tinggI negeri dan swasta di Lampung mendeklarasikan usulan Provinsi Lampung menjadi Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Republik Indonesia (RI). Hal tersebut dikuatkan dengan penyerahan hasil kajian tentang kelayakan Lampung menjadi ibu kota RI menggantikan DKI Jakarta.
Hadir dalam deklarasi di GSG UIN Raden Intan II, Kamis (25/7) tersebut Ketua Relawan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Lampung Aziz Syamsudin, Ketua Dewan Pertimbangan DKI Lampung Zulkifli Hasan, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Taufik Hidayat, dan bupati/wali kota di Lampung.
Deklarasi DKI Lampung tersebut ditandatangani seluruh rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Lampung serta elemen masyarakat. “Deklarasi tersebut sebagai alternatif ibu kota. Mari kita bersama dan berasatu mewujudkan Lampung menjadi ibu kota RI,” kata Andi Desfiandi, ketua harian DKI Lampung.
Taufik Hidayat mengatakan, pemerintah berencana akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain di luar Pulau Jawa. Pemindahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan semangat Indonesia sentris di seluruh kawasan Indonesia, dan menaruh harapan positif bagi negara ke depan.
“Ada empat provinsi yang masuk penjaringan Bappenas sebagai calon ibu kota negara RI, yakni Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Taufik.
Ia mengatakan, Provinsi Lampung satu-satunya provinsi di Sumatra yang masuk dalam nominasi dari Pulau Sumatra. Hal tersebut menjadi upaya semua pihak atas inisiasi Panja DKI Lampung. “Ini anugerah atas perjuangan yang sudah dilakukan bertahun-tahun,” katanya.
Mantan Pelaksana Tugas Sekdaprov Lampung tersebut mengatakan, dari sembilan kriteria yang dilansir Bappenas, Lampung paling siap menjadi ibu kota RI. Kriteria tersebut yakni aaman dari cincin api, ada akses pelabuhan, ketersediaan air bersih, pembiayaan infrastruktur rendah, dominasi lahan milik pemerintah, dekat dengan ibu kota yang sudah berkembang, budayanya terbuka, serta memiliki parameter pertahanan dan keamanan.
Hal lain, ujar Taufik, dukungan dari para gubernur se-Sumatra terhadap usulan Provinsi Lampung menjadi ibu kota RI. Dukungan para gubernur se-Sumatra tersebut dituangkan dalam Piagam Memorandum of Rafflesia pada butir delapan, yakni mengusulkan Provinsi Lampung sebagai salah satu alternatif dikaji menjadi ibu kota RI dalam rangka mengakselerasi pembangunan Pulau Sumatra dan pembangunan nasional.
Ketua Umum Relawan DKI Lampung Aziz Syamsudin mengatakan, siap mendukung penuh Lampug menjadi ibu kota RI. “Selama hal tersebut untuk kebesaran dan pengenalan Lampung, saya siap untuk mendukungnya,” katanya.
Ia berharap deklarasi tersbut tidak berhenti di deklarasi saja, tapi tetap harus dilanjutkan dengan kajian-kajian akademis dan kebudayaan, untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi jika Lampung menjadi ibu kota RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika