REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengisyaratkan penolakan masuknya partai politik tambahan ke dalam koalisi. Dia mengatakan, koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat ini sudah memiliki kekuatan cukup dalam parlemen.

"Kalau kami belajar dari 2014 dengan modal 40 persen bisa membentuk pemerintahan yang dipercaya rakyat dan mampu menghasilkan kinerja baik, apalagi kekuatan saat ini kan sudah 60 persen lebih," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (22/8).

Hasto berpendapat, kekuatan itu sudah menjadi modal politik yang cukup kuat bagi presiden dan wakil presiden terpilih saat ini di parlemen. Namun, dia mengatakan, pembahasan terkait koalisi usai Pilpres 2019 akan dilakukan secara khusus dalam momentum yang tepat.

"Namun kami juga melihat bagaimana spirit kebangsaan kita ini semangat gotong royong untuk bersama-sama memajukan negeri," katanya.

Pernyataan itu sekaligus mengisyaratkan tertutupnya pintu koalisi bagi Partai Amanat Nasional (PAN). Hal tersebut dia ungkapkan, menyusul  pernyataan Sekretaris Jendral PAN Eddy Soeparno yang mengklaim akan ada pembicaraan antara partainya dengan PDIP Golkar.

Hasto mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam kapasitas sebagai ketua MPR juga seringkali melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia melanjutkan, silaturahmi antar partai politik memang menjadi agenda partai berlambang banteng tersebut.

"Apakah koalisi akan diperkuat lagi dalam rangka konsolidasi ideologi membangun kekuatan gotong royong nasional itu akan dibahas bapak Jokowi dengan ketua umum partai," katanya.

Sebelumnya, Eddy Soeparno mengklaim akan ada pertemuan dengan dua partai tersebut terkait kursi pimpinan MPR. Dia mengatakan, pembahasan soal posisi pimpinan MPR dinilai lebih cair dan tidak mengenal sekat antara koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika