REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Politisi Partai Golkar, Lawrence Siburian, mengatakan sah-sah saja jika Partai Gerindra menginginkan posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Parpolnya sendiri saat ini belum membahas secara resmi terkait sosok yang akan disiapkan sebagai calon Ketua MPR.
"Saya kira MPR itu sudah ada aturan yang menetapkan. Dan itu sah-sah saja nanti bagaimana apakah itu paket atau tidak. Belum dibacarakan. Sekarang siapapun berkeiginan sah-sah saja, " ujar Lawrence kepada wartawan usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Menurut dia, di internal Partai Golkar pun belum dibahas perihal Airlangga Hartarto yang digadang-gadang akan menempati posisi Ketua MPR. "Kalau pembicaraan internal belum ada, tapi alau pembicaraan satu atau dua orang mungkin ada. Tapi kita belum pernah rapat harian. Rapat pleno. Semua keputusan di Golkar diambil dalam rapat pleno. Tidak bisa di luar rapat pleno," tegasnya.
Sementara itu, politisi PKB, maman Imanulhaq, menuturkan jika rekonsiliasi tidak boleh diterjemahkan sebagai kondisi untuk bagi-bagi kekuasaan. Rekonsiliasi sebaiknya dijadikan momentum edukasi masyarakat yang sempat terbelah selama kontestasi pemilu.
Maman mengakui jika parpolnya berupaya agar Ketua Umum Muhaimin Iskandar menjadi pimpinan MPR. "Dalam politik kan kita boleh bertarget setinggi mungkin, lalu target apa yg kita capai, itu sudah biasa dilakukan oleh ketua umum kami. Ketika kami memasang kami kemarin sebagai cawapres, lalu tidak jadi cawapres, apakah Cak Imin (Muhaimin) berhenti bekerja? Enggak, dia bekerja untuk Jokowi-Ma'ruf Amin. Begitu pula MPR, makanya kita terus melakukan komunikasi-komunikasi," jelasnya. Komunikasi itu, kata dia, termasuk dengan sesama parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, memandang komposisi terbaik di parlemen 2019-2024 adalah partainya mengisi kursi Ketua MPR.
Sedangkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati posisi Ketua DPR. "Dengan semangat tersebut, komposisi terbaik adalah ketua MPR Gerindra, ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," ujar Sodik lewat keterangan resminya, Jumat (19/7).
Menurut dia, komposisi Ketua MPR dan DPR itu tak harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan. Karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP dan Gerindra.
Untuk diketahui, kursi ketua MPR menjadi rebutan di antara Partai politik dalam koalisi Indonesia Kerja (KIK). Khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Golkar.
Adapun Golkar mengklaim lebih layak menempati posisi itu, karena menjadi pemenang kedua dari segi perolehan kursi di DPR. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga mengatakan telah menjalin komunikasi dengan partai-partai lain dalam pembentukan paket MPR dengan posisi Golkar sebagai ketua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
