REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang memfokuskan penanganan kawasan kumuh pada empat dari 17 kelurahan. Hal itu sebagai bagian dari pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Kami akan fokus pada penanganan di empat kelurahan tersebut, dengan dana sebesar Rp 4 miliar," kata Kepala Disperkim Kota Magelang Handini Rahayu dalam keterangan tertulis di Magelang, Sabtu (20/7).
Program Kotaku Kementerian PUPR dicanangkan sejak 2016. Disperkim Kota Magelang mencatat sejak tahun itu kawasan kumuh di daerah dengan tiga kecamatan dan 17 kelurahan itu mencapai 121,17 hektare, sedangkan anggaran untuk penanganan persoalan itu sekitar Rp7,4 miliar.
Ia menjelaskan sejak pelaksanaan program tersebut hingga 2019 telah terjadi penyusutan kawasan kumuh menjadi 37,201 hektare yang tersebar di empat kelurahan, yakni Potrobangsan, Rejowinangun Selatan, Rejowinangun Utara, dan Tidar Utara.
"Setiap kelurahan memiliki luasan kawasan kumuh yang bervariasi," ucapnya.
Disperkim Kota Magelang sudah melakukan Program Kotaku di 17 kelurahan dengan menargetkan pada akhir tahun ini, daerah setempat terbebas dari persoalan kawasan kumuh. Berbagai langkah ditempuh pemkot setempat untuk mewujudkan target tersebut, salah satunya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat.
Pemkot Magelang membutuhkan peranan aktif masyarakat guna mewujudkan daerah setempat terbebas dari persoalan kawasan kumuh.
"Hingga akhir tahun nanti kami targetkan tuntas seiring dengan skema 100-0-100, yakni 100 persen akses air bersih, nol persen kawasan kumuh, dan 100 persen askes sanitasi," kata dia di sela senam massal sosialisasi Program Kotaku di Taman Badaan Kota Magelang, Jumat (19/7).
Hadir pada kesempatan itu, antara lain Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, Wakil Wali Kota Windarti Agustina, para pejabat, dan warga setempat dari berbagai kalangan.
Ia mengatakan tentang tujuh indikator yang setidaknya harus mendapatkan perhatian secara saksama pemerintah kota dan berbagai kalangan masyarakat setempat, antara lain bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan pengamanan kebakaran.
Sigit Widyonindito mengemukakan upaya mewujudkan kawasan kota setempat yang terbebas dari persoalan kumuh semakin tampak.
"Kota Magelang tambah bersih dan baik, termasuk terbebas dari kawasan kumuh. Bersih dan baik ini tidak hanya di permukaan saja, tapi benar-benar terealisasi hingga ke hal-hal terkecil. Lingkungan kampung dan perumahan harus bersih," ucap dia.
Ia mendorong berbagai kalangan masyarakat meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan Program Kotaku di daerah itu. Masyarakat setempat harus memperkuat budaya kebersihan lingkungan masing-masing.
"Kita harus turut berperan aktif. Programnya bagus, tapi kalau warganya diam saja ya percuma, lingkungan tidak akan bersih dan kawasan kumuh tetap ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika