REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pada Senin (15/7). Bambang mengklaim, pertemuan tersebut hanya pembicaraan santai dan tak ada kaitan dengan dukung-mendukung terkait perebutan kursi ketua umum Partai Golkar.
“Tadi membicarakan Golkar saja, tidak ada dukung-mendukung, tidak ada restu-merestui. Hanya, kami bicara bagaimana Golkar ke depan harus tetap menjadi partai tengah yang bisa menyatukan semua kekuatan yang ada. Dan, jangan ada lagi lahir partai-partai baru dari rahim Golkar,” kata Bamsoet, Senin (15/7).
Selain itu, Bamsoet mengklaim, Presiden juga meminta agar Golkar dapat kembali lagi menjadi partai yang menaungi para purnawirawan. “Golkar harus menjadi rumah besar kembali untuk purnawirawan TNI karena dahulu didirikan oleh TNI-Polri saat Sekretariat Bersama Partai Golkar. Kekuatan-kekuatan itu harus dirangkul kembali,” ujar dia.
Pada hari yang sama, wakil koordinator bidang pratama Partai Golkar ini juga mengunjungi kediaman Presiden ketiga RI, BJ Habibie, di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Selepas pertemuan itu, Bambang mengklaim, mendapat dukungan dalam langkahnya menjadi ketua umum.
“Memberikan support supaya saya bisa maju sebagai caketum. Tadi beliau memberikan pandangan bahwa harus ada pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan di Partai Golkar,” kata dia.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, Bamsoet menyebut dirinya berdiskusi dengan Habibie terkait sejumlah hal. Menurut dia, Habibie menyampaikan harapan agar Golkar menjadi partai yang mengedepankan kekaryaan dan mendorong teknologi sebagai garda terdepan pembangunan bangsa.
Dua nama yang digadang-gadang menjadi calon ketum Golkar dalam musyawarah nasional (munas) yang rencananya dilaksanakan pada Desember mendatang adalah Bamsoet dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Keduanya saling klaim telah didukung mayoritas pemilik suara di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menanggapi pertemuan Bamsoet dengan Presiden, Airlangga menilai, tidak ada yang khusus dalam pertemuan itu. “Namanya pimpinan, Presiden bisa panggil siapa saja,” kata Airlangga. Ketua umum Partai Golkar ini juga enggan berspekulasi ataupun menginterpretasi pertemuan tersebut. “Bergantung pada arah mata angin,” ujar Airlangga.
Dia mengklaim telah didukung 460 dewan pimpinan daerah (DPD) dalam pencalonannya sebagai ketua umum untuk periode selanjutnya. Airlangga juga menyebut dukungan untuknya masih mungkin terus bertambah. “Alhamdulillah dukungan terus mengalir dan sampai saat sekarang sudah 460 (DPD) dan masih berjalan,” kata Airlangga.
Kendati demikian, Airlangga hingga kini belum mendeklarasikan diri secara resmi sebagai calon orang nomor satu di partai berlambang beringin itu. Menteri perindustrian tersebut mengisyaratkan akan mendeklarasikan diri jelang pelaksanaan Munas Golkar pada Desember mendatang.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya juga mengklaim, dari jumlah 557 pemilik hak suara, 468 di antaranya menyatakan mendukung Airlangga. Klaim dukungan ini didasarkan hasil rapat pleno di masing-masing DPD yang bertanda tangan dan berstempel. “Jadi, ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Dedi.
Bamsoet juga mengklaim hal serupa. Tim sukses Bamsoet, Yorrys Raweyai, menyebut sudah mendapat 400 dukungan untuk maju sebagai calon ketua umum. “Golkar di dalam munas berbicara suara, (DPD) tingkat II 514, DPD (tingkat) I 34, DPP 1, ormas pendukung 10, dewan pembina 1. Ini jumlah suara sah di dalam munas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” kata Yorrys.
Majelis Etik Golkar juga menemui Airlangga di Kuningan, Jakarta. Majelis etik memberikan pesan agar Airlangga menjaga soliditas dan kekompakan Golkar menjelang munas. “Jadi, kita berpesan kepada ketua umum menjaga kesatuan dan kesatuan,” ujar Ketua Majelis Etik Muhammad Hatta selepas pertemuan.
Hatta mengatakan, majelis melihat bahwa menghadapi Munas Golkar yang akan datang, segenap partai Golkar harus bersikap kompak. Dalam hal ini, Majelis Etik mempunyai tugas untuk menertibkan, meluruskan berbagai hal yang diperkirakan sebagai penyimpangan, ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan.
“Di internal Partai Golkar kita melihat memang masih ada upaya Majelis Etik meminta pada ketua umum untuk dapat meluruskan kode etik yang berhubungan dengan penyimpangan internal di kita,” kata Hatta.
(ed: mas alamil huda)
Ikuti Whatsapp Channel Republika