Ahad 14 Jul 2019 15:42 WIB

Pemprov Jabar Gandeng ITB dan Swiss Atasi Masalah KJA

KJA yang ada di Waduk Jatiluhur ini akan menggunakan teknologi solar cell.

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Dwi Murdaningsih
 Sebagian petani Keramba Jaring Apung (KJA) di waduk Saguling, Kabupaten  Bandung Barat mengkhawatirkan dampak musim kemarau akan membuat ikan-ikan  mengalami mabuk. Terlebih empat tahun silam, pernah terjadi ratusan ikan  mengalami kematian akibat mengalami mabuk
Foto: Republika/M Fauzi Ridwan
Sebagian petani Keramba Jaring Apung (KJA) di waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat mengkhawatirkan dampak musim kemarau akan membuat ikan-ikan mengalami mabuk. Terlebih empat tahun silam, pernah terjadi ratusan ikan mengalami kematian akibat mengalami mabuk

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemprov Jabar, akan melakukan kajian atas keberadaan ribuan kolam jaring apung (KJA) yang ada di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan penelitian ahli, keberadaan KJA itu sudah over load. Sehingga, berdampak pada kualitas air. 

Akan tetapi, satu sisi keberadaan KJA ini justru sangat positif. Sebab, mampu menggerakan perekonomian masyarakat.

Baca Juga

Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau akrab disapa Emil, mengatakan, pihaknya akan menggandeng ITB dan Swiss untuk melakukan kajian keberadaan KJA ini. Kajian ini, mengenai pemanfaatan teknologi dan pemisahan air. 

"Kajian ini, akan kita lakukan dalam kurun waktu tiga bulan kedepan," ujar Emil, disela-sela acara paddle dan kayak ekshibision di Waduk Jatiluhur, Ahad (14/7).

Menurut Emil, kedepan KJA yang ada di Waduk Jatiluhur ini akan menggunakan teknologi solar cell. Kemudian, akan ada pemisahan air. Supaya, air untuk kepentingan KJA terpisah dengan air waduk pada umumnya.

Pemisahan air ini, jika dilihat dari permukaan tidak akan terlihat. Namun, bisa terlihat jika dipantau dari kedalaman. Pemisahan air jadi independen ini berdampak positif pada KJA maupun kualitas air pada umumnya. Sebab, pakan ikan yang ditebar di sekitaran KJA ini, tidak akan mencemari air waduk terbesar di Asia Tenggara itu. 

"Selama ini, air Waduk Jatiluhur terlalu asam karena pencemaran pakan ikan. Kedepan, kita akan gunakan teknologi untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.

Dengan teknologi ini, lanjut Emil, kedepan jumlah KJA bisa berkurang 50 persennya. Tetapi, kuantitas produksi ikannya tidak akan berkurang. Sehingga, masyarakat sekitar waduk ini masih bisa berbudidaya ikan air tawar.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta, Aming, sangat mengapresiasi dengan langkah pemprov untuk permasalahan KJA ini. Apalagi, pihaknya sangat tidak setuju jika KJA dizerokan. Sebab, ada ribuan warga yang hidupnya sangat tergantung pada usaha budidaya perikanan air tawar tersebut.

"Jumlah KJA di Waduk Jatiluhur ini, sekitar 23 ribu unit. Ribuan warga di sekitaran waduk, sangat tergantung pada usaha perikanan ini," ujar Aming.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement