REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Koordinator Bidang Penggalangan Khusus DPP Partai Golkar Rizal Mallarengeng membantah kabar yang menyebut ada upaya aklamasi dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar tahun ini. Ia menegaskan, bahwa Partai Golkar tetap akan menempuh cara-cara demokratis dalam musyawarah nasional (munas).
"Metodenya terbuka, metodenya suka rela, metodenya dengan persuasi," kata Rizal di Jakarta, Sabtu (13/7).
Namun, ia pun berharap para pemegang hak suara dari Sabang sampai Merauke memilih Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar untuk lima tahun mendatang. Menurutnya, sebuah partai besar harus dipimpin oleh orang yang tepat.
"Pak Airlangga adalah pemimpin yang tepat bagi kapal besar Partai Golkar baik dalam jangka pendek maupun dalam menyongsong lima tahun ke depan membantu suksesnya Pak Jokowi serta membantu Partai Golkar untuk bersiap-siap menghadapi pemilu lima tahun ke depan," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Celi itu menambahkan, pemilu tidak bisa disiapkan dalam setahun dua tahun, tetapi merupakan akumulasi dari pekerjaan lima tahun. Oleh karena itu jika nantinya Airlangga bisa secara memimpin kembali Partai Golkar kembali maka Golkar akan lebih siap lagi membantu pemerintahan kedua Jokowi.
"Golkar ini kan suka nggak suka adalah aset Indonesia," ucapnya.
Wakil Ketua Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai ada indikasi aklamasi dalam persaingan perebutan kursi calon ketua umum (caketum) Partai Golkar kali ini. Indikasi tersebut terlihat dari adanya upaya penggalangan dukungan sebanyak-banyaknya yang kemungkinan akan dibawa langsung ke pleno.
"Kita memang melihat ada gelagat upaya-upaya untuk digiring kembali ke aklamasi dengan mengumpulkan tandatangan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).
Bamsoet pun tak sepakat jika calon pimpinan Partai Golkar lahir dari rapat pleno untuk kemudian ditetapkan secara aklamasi. Ia menegaskan, bahwa ketua umum Partai Golkar harus lahir dari munas yang demokratis.
"Ini kan pernah terjadi kemarin ya, jadi ini nggak boleh lagi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika