REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Juanda menilai Partai Golkar belum cukup berhasil menunjukan perannya di parlemen pada periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terbukti Partai Golkar dinilai tidak cukup berhasil menginisiasi sejumlah produk legislasi di parlemen.
Di pemerintahan Jokowi yang kedua nantinya, Juanda berharap Partai Golkar bisa lebih aktif dan responsif dalam mengupayakan sejumlah peraturan perundang-undangan. "Seharusnya saya kira di masa lalu itu di periode pertama Golkar memainkan perannya di bidang legislasi misalnya, mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan kita banyak sekali kelemahan, banyak sekali bolong-bolong, sehingga sampai di MK, nah ini belum terlihat," ujarnya Juanda dalam pemaparannya dalam sebuah diskusi bertajuk 'Golkar di Periode Kedua Jokowi'.
Dia mengatakan, di periode pertama ini minim sekali produk legislaasi dari DPR. Sehingga banyaknya itu dari pemerintah. Meskipun Partai Golkar sebagai salah satu partai pengusung presiden Joko Widodo (Jokowi), namun fungsi Golkar sebagai partai dinilai tetap harus berjalan.
Sehingga, lanjut Juanda, fungsi partai yang kritis tetap dilakukan. "Harusnya tidak hanya membeo sebagai partner pemerintah tapi kritis, prduktif, inovatif, dan responsif. responsif artinya pada fungsi dia sebagai partai politik dia merespons setiap kepentingan-kepentingan rakyat misalnya," ujar Juanda.
Ia memprediksi jika hal tersebut dilakukan oleh Partai Golkar di periode kedua, maka tidak menutup kemungkinan presiden selanjutnya dari Golkar. Hal senada juga disampaikan pakar komunikasi politik Lely Arriane.
Menurutnya yang paling penting dilakukan partai berlambang beringin itu di periode kedua Jokowi adalah dengan membangun modal partisipatif menghasilkan output. "Outputnya apa? Ya untuk 2024," ucapnya.
Wakil Koordinator bidang Penggalangan Khusus DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng menilai Partai Golkar memiliki peran cukup penting pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Rizal mengungkapkan salah satunya adalah pada saat Jokowi memutuskan tentang kebijakan amnesti pajak.
"Ya saya ..enggak mau menyombong, kalau tidak karena inisiatif cepat teman-teman Gokar, tidak secepat itu kebijakan Pak Jokowi bisa dikeluarkan, ini salah satu contoh bagaimana peran Golkar," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika