REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi kembali menyampaikan agar penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) jauh lebih besar dibandingkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K). Hal ini disampaikan dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) triwulan III di Prima Sankanhurip Resort, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7).
"Karena ada wakil dari pemerintah pusat, kami sampaikan satu hal terkait penerimaan pegawai baru," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Dalam kesempatan itu hadir Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan kepala daerah dari 27 kabupaten/kota se Jabar.
Porsi P3K jauh lebih besar dibandingkan CPNS. Di mana untuk CPNS hanya 40 persen sementara P3K 60 persen.
Padahal lanjut Fahmi, P3K diambil anggaranya dari APBD dan memberatkan. Ia berharap mudah-mudahan penerimaan pegawai CPNS jauh lebih besar. Selain itu tenaga K2 bisa terakomodir di P3K.
Masalah ini juga menjadi salah satu perhatian dan isu yang dibahas dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia XIV di Kota Semarang 3-5 Juli 2019 lalu. Dalam momen itu juga Fahmi menyampaikan terkait 5 persen alokasi dana sharing agar dapat diakumulasikan oleh kegiatan-kegiatan yang berbasiskan wilayah yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain. Dalam artian bukan harus mengalokasikan dana lima persen dana tersebut ke wilayah.
Lebih lanjut Fahmi mengataka, ajang Kopdar ini bisa menjadi momen untuk sinergitas pembangunan di Jabar. Sehingga upaya percepatan pembangunan bisa dilakukan dengan adaya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika