REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Utut Adianto merespons langkah sejumlah calon legislatif (caleg) yang gagal dalam Pemilu 2019 mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan (capim) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ia menilai BPK ke depan sebaiknya dipimpin oleh orang yang memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan.
"Ya boleh namanya juga pandangan, tetapi kalau BPK itu hemat saya harus punya expertise di bidang pemeriksaan keuangan," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).
Ia beranggapan jika ada caleg yang gagal kemudian mendaftarkan diri sebagai capim BPK itu adalah hak orang tersebut. Namun, menurutnya, Komisi XI tetap akan memiliki pertimbangan dalam melakukan seleksi.
Meski sejumlah orang yang mendaftar pernah bertugas Komisi XI yang melakukan seleksi, ia pun yakin, anggota DPR akan profesional. "Tentu kan orang bukan hanya perkawanan, tapi ada pertimbangan aspek-aspek teknis, aspek lapangan, dan pertimbangan politis," ujarnya.
Selain itu, ia menilai sejumlah capim BPK yang berasal dari parpol tersebut memiliki keahlian yang baik dalam hal pemeriksaan keuangan. Apalagai, ketua BPK Harry Azhar Azis sebelumnya juga merupakan politikus.
"Meski dari parpol tetap top markotop lah masalah keuangan khususnya pemeriksaan," tuturnya.
Sejumlah politikus dikabarkan mendaftarkan diri sebagai capim BPK periode 2019-2024. Mereka adalah, Akhmad Muqowam (PPP), Ahmadi Noor Supit, Ruslan Abdul Gani (Golkar), Daniel Lumban Tobing (PDI-P), Pius Lustrilanang, Haerul Saleh, Wilgo Zainar, (Gerindra), Tjatur Sapto Edy (PAN), Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat).
Ikuti Whatsapp Channel Republika