Jumlah menteri berlatar NU itu tergolong banyak mengingat pada Pilpres 2014 PBNU secara kelembagaan tak resmi mendukung Jokowi-JK. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj bahkan secara pribadi terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kala itu. Pada pilpres tahun ini, seturut dipilihnya KH Ma'ruf Amin yang juga menjabat rais aam PBNU sebagai cawapres pendamping Jokowi, dukungan PBNU bulat ke paslon tersebut.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj akhir bulan lalu menyatakan, soal soal kader NU di kabinet mendatang akan ditentukan oleh KH Ma'ruf Amin. Meski begitu, Said berani memastikan akan ada kader NU yang masuk di kabinet Jokowi-Ma'ruf meski belum mengetahui jumlah kader yang akan ditunjuk.
Sementara, wapres terpilih KH Ma'ruf Amin telah menyatakan dukungannya agar kader NU diberi jatah menteri kabinet mendatang.
"Saya dari NU. Kalau ada dari NU diambil jadi menteri, tentu mendukung. Tapi kan bergantung pada Pak Jokowi," kata KH Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).
Wakil Presiden terpilih, KH Maruf Amin.
Meski begitu, ia juga menegaskan, belum mengetahui secara pasti berapa jumlah kader yang nantinya akan mengisi posisi menteri. KH Ma’ruf mengaku tak akan secara blak-blakan mengajukan nama pengisi kabinet. "Paling nanti kita membahas saja," kata KH Ma'ruf.
Muhammadiyah tak Ikut
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Yunahar Ilyas mengatakan, ormas Islam tersebut tidak ikut campur dalam komposisi kabinet. "Muhammadiyah tidak ikut campur masalah komposisi kabinet, apalagi menyangkut orang," ujar Yunahar Ilyas saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (2/7).
Yunahar menyatakan, susunan kabinet merupakan urusan presiden. Karena itu, dia akan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi. Ke depannya, dia meminta, siapa pun yang masuk dalam susunan kabinet dapat mengemban amanah.
Dia berharap, orang yang ditunjuk oleh presiden adalah sosok yang ahli di bidangnya. "Yang penting tugas diserahkan kepada ahlinya, dengan pertimbangan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," ujarnya.
PP Muhammadiyah memang tidak seagresif PBNU dalam hal berdekatan dengan pemerintah. PP Muhammadiyah cenderung mengambil posisi netral dalam pilpres 2019 ini. Posisi serupa juga diambil ormas tersebut pada pilpres 2014.
Bagaimanapun, dalam kabinet terkini, seorang kader Muhammadiyah, yakni Muhadjir Effendy, menjabat sebagai menteri pendidikan. Jabatan menteri tersebut secara tradisional memang lebih kerap diisi kader Muhammadiyah. Belakangan, muncul keinginan dari unsur PKB, posisi itu disatukan dengan Kemenristekdikti dan diisi kader NU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
