REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) resmi bekerjasama dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Mabes Polri di Jakarta pada Rabu (3/7) bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja KBN.
Direktur Utama KBN, Sattar Taba menjelaskan, kerjasama ini merupakan upaya menyelamatkan aset negara. Dia mengatakan, KBN merupakan BUMN pengelola kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan.
Menurut dia, KBN memiliki lahan dengan total luas 586,10 hektar yang tersebar di tiga lokasi strategis, Cakung, Marunda, dan Tanjung Priok. Dia menilai tidak jarang dengan status kepemilikan lahan yang sangat luas di Ibu Kota Jakarta, banyak pihak mencoba untuk menguasai aset yang dimiliki oleh sebuah BUMN dengan berbagai cara.
Sattar menjelaskan, terdapat empat poin penting dalam kerjasama ini. Pertama, pemberian bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja PT KBN. Kedua, pertukaran data dan informasi dalam hal penegakan hukum. Ketiga, optimalisasi sarana dan prasarana milik PT KBN untuk dapat disinergikan dengan Polri, dalam di bidang keamanan. "Keempat, peningkatan kapasitas SDM khususnya dalam hal pengamanan kawasan dengan kegiatan bersama, berupa pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, focus group discussion,” ujar Sattar.
Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menjelaskan, peningkatan keamanan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi. "Tupoksi kami sebagai Polri untuk memberikan keamanan, kami juga akan membantu PT KBN untuk mengimplementasikannya demi kelancaran investasi perusahaan dan nantinya akan mendorong perekonomian Indonesia," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
