REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan karena masih ada 12 provinsi yang belum 100 persen mengunggah salinan formulir C-1. Menurut pengamat politik Rico Marbun, dengan masih adanya sejumlah provinsi yang belum 100 persen mengunggah salinan formulir C-1 telah dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap KPU.
“Apa yang kita dengar situng belum selesai di 12 provinsi walaupun tak mengubah apa-apa tapi kan itu mengusik kepercayaan orang terhadap hasil pilpres dan pileg kemarin. Itu kan jadi tanda tanya, dan itu kan dianggarkan kan artinya performanya harusnya baik,” kata Rico yang juga direktur Media Survei Nasional (Median) kepada Republika.co.id, Rabu (3/7).
Menurut Rico, jika KPU dapat mempercepat data yang masuk ke Situng akan dapat mencegah terjadinya kecurangan terutama untuk pemilihan legislatif. Menurut Rico ke depannya KPU harus memperbaiki Situng. Terlebih, untuk menghadapi pileg, pilpres, dan pilkada pada 2024 yang mungkin bisa terlaksana secara bersamaan.
“Harus ada perbaikan bayangkan kalau situng cara kerjanya seperti sekarang bisa berantakan. Situng itu sangat perlu, kebutuhan publik mendapatkan real time dan cepat untuk mengetahui pemilu. Tapi sekarang pemilunya selesai penghitungannya belum juga, kan aneh bin ajaib,” katanya.
Semetara itu, berdasarkan data KPU, provinsi yang belum 100 persen mengunggah salinan C-1 ke Situng untuk pilpres, di antaranya KIP Aceh yang masih 98,5 persen dan Sumatra Selatan 98,8 persen. Selanjutnya, KPU Maluku 95,9 persen, Maluku Utara 99,1 persen, Papua 71 persen, Papua Barat 79,9 persen, Kepri 99,6 persen, Jawa Barat 99,7 persen, Jawa Timur 99,7 persen, Kalimantan Selatan 99,8 persen, serta Sulawesi Utara 99,9 persen.
"Saya mau sampaikan bahwa Situng untuk pilpres ada yang belum 100 persen pengisiannya. Aceh baru 98,5 persen, harus diselesaikan sampai 100 persen. Kemudian Sumatra Selatan saat ini 98,8 persen, nanti harus 100 persen " ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membuka rapat koordinasi persiapan sengketa hasil pileg bersama KPU provinsi di Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika