REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat menggelar konferensi pers, Selasa (2/7).  Salah seorang tokoh yang mengaku pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan mendesak agar Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa atau paling tidak mempercepat kongres.

"Sebagai pendiri Partai Demokrat pada hari ini akan menyampaikan sikap pendiri deklarator dan senior Partai Demokrat Untuk melaksanakan kongres dipercepat atau kongres luar biasa Partai Demokrat," kata Hengky di T.B Simatupang, Jakarta, Selasa (2/7).

Ia menjelaskan sejumlah alasan perlunya kongres luar biasa. Menurutnya. kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah gagal. "Pertama bahwa bapak ketua umum dalam hal ini bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam dua periode tahun 2014 dan tahun 2019 dinyatakan gagal," ujarnya.

Susilo Bambang Yudhoyono

Alasan selanjutnya, capaian suara Demokrat turun dari 20,40 persen menjadi 10,19 persen pada periode pertama. Kemudian, pada periode keduanya, SBY dinilai kembali gagal setelah hanya memperoleh 7,7 persen pada pileg 2019 ini. "Artinya dua kali ketinggalan kelas," ujarnya.

Selain itu, SBY dinilai juga telah melanggar sejumlah AD-ART. Di antaranya AD ART hasil kongres Bali 2013, dan AD-ART hasil kongres Surabaya 2010. SBY juga dianggap telah membuat Partai Demokrat sebagai partai dinasti.

Kemudian SBY juga dinilai tidak menjalankan norma norma kepemimpinan partai sebagaimana mestinya. SBY juga dianggap telah menyampaikan kabar bohong tentang pendiri dan deklarator dan seluruh kader Partai Demokrat atas berdirinya Partai Demokrat.

"Sehingga Bapak SBY mencoba menjadikan Partai Demokrat menjadi partai tokoh, dan dirinya menjadi tokoh Partai Demokrat sebagai pemilik Partai Demokrat," tegasnya.

Terakhir, Hengky mengungkapkan bahwa SBY menganut sistem partai dinasti yang sering melakukan manajemn konflik di antara internal Partai.  "SBY bukanlah pendiri PD apalagi memilikinya ini perlu dijelaskan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika