REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak signifikan untuk pencalonan ketua umum Partai Golkar pada munas Desember mendatang. Sebab, Golkar bukan milik Jokowi.
"Golkar itu bukan milik personal atau sahamnya dimiliki presiden Jokowi, namun yang paling menentukan calon ketua umum Golkar adalah suara grassroot DPD seluruh Indonesia," kata Direktur Voxpol Research Pangi Syarwi Chaniago, Selasa (2/7).
Pangi merespons anggapan bahwa pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada Selasa (2/6) merupakan dukungan bagi Airlangga untuk kembali maju dalam munas sebagai calon ketua umum. Menurut Pangi, meski merupakan presiden yang didukung Golkar, Jokowi tidak bisa berperan langsung dalam memengaruhi psikologis para pimpinan DPD Golkar yang memiliki kekuatan suara.
Menurut dia, Jokowi hanya akan memberikan sedikit pengaruh dalam kontestasi, tetapi tidak dalam kapasitas memengaruhi arah pilihan DPD. "Sedikit tentu ada pengaruhnya kita harus akui dalam kontestasi ketum Golkar. Namun suasana politik dan dinamika Golkar kedepan akan sangat berbeda dan tensi politik dalam pertarungan pengaruh sangat beda," kata Pangi.
Saat ini, lanjut Pangi, Golkar dihadapkan pada kondisi kebatinan suara akar rumput yang bakal berbeda. Kader Golkar di akar rumput dinilai Pangi sudah rindu dan ingin mengangkat harkat martabat Golkar agar bisa laku di pasar pilpres.
Artinya, kata dia, kader bakal memcari calon ketua umum yang diprediksi bisa maju di kontestasi Pilpres. "Kalau Airlangga (Ketum Golkar) layak jual dalam pilpres maka dipastikan langkah beliau mulus menjadi ketum golkar selanjutnya namun apabila tidak layak jual, tidak diperhitungkan dalam bursa calon presiden, maka tidak bakal laku," kata Pangi.
Pangi menilai, kader grassroot dan elite Golkar ingin agar ketum Golkar memiliki material sebagai capres."Grassroot Golkar sudah bosan dan sampai kapan mensukseskan calon presiden dari kader partai lain?" kata dia.
Sementara, pengamat politik UIN Adi Prayitno mengatakan, siapa pun yang ingin maju di Golkar harus mempunyai hubungan baik dengan istana. Hubungan baik ini perlu sebagai upaya melanjutkan hubungan simbiosis keduanya ke depan.
"Hubungan baik itu menjadi modal politik yang bisa dikapitalisasi untum mendapatkan dukungan mayoritas di munas nantinya," kata Direktur Parameter Politik Indonesia itu, Selasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika