REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di selatan garis ekuator, mengalami kekeringan. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau dilaporkan akan lebih kering karena disertai fenomena El Nino. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan mengatakan, meski El Nino tahun ini tergolong lemah dan tidak sebesar 2015, fenomena itu tetap memengaruhi kondisi musim kemarau tahun ini.

"Sehingga, kemarau tahun ini juga dilatarbelakangi adanya El Nino," kata Dodo dalam jumpa wartawan mengenai perkembangan kebencanaan dan kekeringan di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (28/6).

Dodo menjelaskan, El Nino menyebabkan hampir semua wilayah di selatan garis ekuator mengalami hari tanpa hujan secara terus-menerus. Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, misalnya, tak mendapatkan hujan hingga 60 hari berturut-turut.

Sementara itu, wilayah lainnya, seperti Sumatra, belum mengalami hujan antara satu sampai lima hari. Kendati demikian, kondisi tersebut tetap berbahaya bagi Sumatra yang didominasi lahan gambut. Lahan gambut di suatu daerah rawan terbakar jika hujan tak turun selama lima hingga 10 hari.

Seorang anak berjalan di area lahan pertanian yang mengalami kekeringan di Gedebage, Kota Bandung, Rabu (26/6).

Berdasarkan penjelasan BMKG dalam laman resminya, El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. El Nino memiliki dampak yang beragam dalam lingkup skala global. Beberapa negara di kawasan Amerika Latin, seperti Peru, saat terjadi El Nino akan berdampak pada meningkatnya curah hujan di wilayah tersebut. Sementara di Indonesia, secara umum dampak dari El Nino adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan.

Musim kemarau yang sedang terjadi tak hanya menimbulkan kekeringan lahan pertanian dan kurangnya air bersih di sejumlah daerah. Kemarau juga membuat potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat.

Badan Restorasi Gambut (BRG) menyebut Indonesia saat ini mengalami siaga darurat karhutla, utamanya di daerah-daerah yang memiliki lahan gambut. Sebanyak tiga provinsi, yakni Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai perlu mendapatkan perhatian serius.

"Kita berada pada situasi siaga darurat karhutla, terutama di daerah lahan gambut," kata Deputi IV Badan Restorasi Gambut Haris Gunawan.

Ia menambahkan, alat milik BRG yang dikombinasikan dengan citra satelit memantau sedikitnya enam provinsi yang didominasi lahan gambut terancam karhutla dan tiga di antaranya harus diawasi. Ketiga provinsi yang dimaksud adalah Sumatra Selatan (Sumsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Meski hujan masih turun di provinsi tersebut, ancaman karhutla harus diwaspadai. "Operasi pencegahan harus segera dilakukan," ujarnya. BRG membantu upaya pencegahan dengan operasi pembasahan gambut rawan kebakaran (OPGRK), terutama di provinsi yang paling rawan terjadi karhutla.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Widjaja menambahkan, sedikitnya lima provinsi telah menetapkan siaga darurat karhutla. "Provinsinya, yaitu Riau, Sumsel, Kalbar, Kalsel, dan Kalteng," katanya.

Warga menunjukkan lahan sawah yang mengalami kekeringan di Kabupaten Bekasi, Jumat (28/6).

Pihaknya sudah mengadakan sosialisasi ke provinsi-provinsi tersebut dan dalam waktu dekat akan mengirimkan 1.000 petugas gabungan dari TNI, kepolisian, sipil, dan BPBD untuk mencegah terjadinya karhutla. "Mereka akan tinggal di rumah-rumah penduduk untuk bersama penduduk mencegah karhutla," ujarnya.

Sejumlah pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait saat ini juga terus berupaya mengatasi bencana kekeringan akibat musim kemarau. Di Kabupaten Bandung Barat, misalnya, musim kemarau telah berdampak pada sejumlah lahan pertanian di Batujajar. Area persawahan retak-retak akibat tidak teraliri air. Pemerintah Kabupaten Bandung terus mendorong agar bantuan air untuk lahan pertanian dan air bersih untuk masyarakat bisa didapat.

"Awal-awal kami dilantik, kami mengalami (musim) kekeringan. Solusinya memang dari BPBD akan mengirimkan bantuan air bersih untuk kekeringan," ujar Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, Jumat (28/6).

Ia mengatakan, kekeringan tak hanya terjadi di Bandung Barat, tetapi juga di wilayah Jawa Barat lainnya. "Kita membantu semaksimal mungkin yang kesulitan air bersih," katanya.

BPBD Nusa Tenggara Barat (NTB) telah bersurat kepada BPBD kabupaten dan kota untuk meminta pemerintah daerah setempat menetapkan status siaga darurat kekeringan jika dampak kekeringan semakin parah. Namun, sampai saat ini baru daerah yang menetapkannya.

"Artinya, pemerintah kabupaten dan kota masih bisa mengatasi persoalan di lapangan untuk saat ini," ujar Kepala BPBD NTB Ahsanul Khalik di Mataram, NTB.

EL Nino

Ahsanul menyebutkan, dua daerah yang telah melaporkan dampak kekeringan adalah Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa di Pulau Sumbawa. Ia menyampaikan, ada sebanyak 17.597 jiwa dari 6.014 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Rasanae Barat, Asakota, Mpunda, dan Raba di Kota Bima yang terdampak kekeringan.

Sementara di Kabupaten Sumbawa, dampak kekeringan dirasakan 80.765 jiwa dari 17.734 KK yang ada pada 16 desa di tujuh kecamatan. "Pulau Sumbawa secara umum sendiri ada 60 HTH (hari tanpa hujan)," kata Ahsanul.

BPBD NTB sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari koordinasi dengan PDAM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, hingga LSM untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga ke depan. "Khusus untuk lahan pertanian, Dinas Pertanian juga sudah mulai menyiapkan langkah-langkah distribusi air," ucap Ahsanul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika