REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi partai politik yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terlihat tetap solid pascakeputusan pembacaan hasil sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6). Hal itu terlihat dengan kehadiran perwakilan petinggi parpol yang tergabung dalam BPN di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Namun, pascakeputusan MK ke manakah para parpol tersebut akan berlabuh? Apakah tetap oposisi, atau memilih merapat ke koalisi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'aruf Amin?
Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menyatakan, kehadiran perwakilan dari masing-masing partai menandakan koalisi masih tetap solid. Fakta ini, menurut dia, sekaligus menepis jika ada partai pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga itu bakal pisah dan bergabung dengan lawan politik.
“Seluruh pimpinan partai hadir. Demokrat ada sekjennya, Berkarya ada sekjennya, PKS ada presiden partainya, PAN ada ketua umum dan sekjennya. Kan solid. Gerindra apalagi ada ketua umum dan sekjennya juga,” kata Andre saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.
Kemudian, setelah nobar pembacaan hasil sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Andre menyebut, Prabowo akan berunding dengan elite partai koalisi. “Selesai keputusan MK diambil, Pak Prabowo diskusi dengan pimpinan partai koalisi. Setelah itu beliau akan mengambil waktu untuk memberikan keterangan bersama Sandi nanti dan didampingi partai-partai koalisi,” katanya.
Elite parpol yang tampak hadir, di antaranya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.
Hanya, sebelumnya Priyo Budi Santoso mengakui ada partai koalisi yang ingin tetap koalisi terus terjalin, ada pula yang ingin memisahkan diri. "Bergabung dalam satu koalisi yang gemuk, bergelambir yang kemudian tidak sehat. Juga demokrasi sulit terbangun karena tidak ada pengawas pemerintah," katanya.
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan seusai memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).
Kendati demikian, Priyo mengatakan, BPN Prabowo-Sandiaga juga mempersilakan masing-masing partai politik yang untuk pisah atau tetap dalam koalisi dalam suka maupun duka. Mengingat kebersamaan selama beberapa bulan tidak sekadar memperjuangkan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga.
“Ada beberapa teman yang bermazhab itu. Ya itu pendapat pragmatis politis yang tidak bisa disalahkan. Namun, dari segi etika dan tata krama, saya sendiri tidak sarankan,” ujar politikus Partai Berkarya itu.
Sementara, pihak PKS menegaskan posisi politiknya untuk tetap menjadi oposisi di luar pemerintahan. “PKS akan istiqamah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur apa pun keputusan MK," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam pesannya, Kamis (27/6).
Mardani mengatakan, demokrasi yang stabil dan sehat membutuhkan keseimbangan. Ia menuturkan, rekonsiliasi pilpres penting, tetapi kinerja pemerintahan tetap memerlukan oposisi sebagai mekanisme kritik.
“Namun, dalam demokrasi checks and balances lebih penting agar kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran dan pro rakyat Indonesia yang totalnya 260 juta, bukan kepada pemilihnya saja,” ujar Mardani.
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama para partai koalisi memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).
Wakil ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan, adanya oposisi akan menghasilkan demokrasi yang stabil dan sehat. Demokrasi yang stabil itu tidak akan menciptakan iklim pemerintah yang tidak berpotensi abuse of power atau mendekati otoritaranisme.
“Tidak semua harus menjadi koalisi pemerintah, tapi koalisi pemerintah dan oposisi harus seimbang dalam lembaga legislatif sehingga tercipta legislatif yang kuat dalam rangka mengimbangi peran eksekutif sehingga kedaulatan rakyat bisa tercipta,” kata dia. “Kita butuh demokrasi yang stabil dan sehat di Indonesia agar adil dan makmur,” kata Mardani menambahkan.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan enggan bicara banyak terkait masa depan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Ia menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto.
"Soal koalisi, Pak Prabowo yang akan bicara," kata Zulkifli saat ditemui, Kamis (27/6).
Saat ditanya terkait di mana posisi PAN setelah putusan MK nantinya, ia mengaku masih harus berkoordinasi dengan internal partainya. "Apa pun putusan MK kita akan dukung, kita patuhi karena itu adalah kontitusi dan itulah perjuangan terakhir dari seluruh rangkaian perjuangan kita," kata Zulkifli.
Ketua MPR itu juga meminta agar presiden terpilih nantinya mau merangkul semua pihak. Ia menambahkan, langkah-langkah merajut kembali persatuan kebersamaan diperlukan untuk kemenangan Indonesia.
"Menurut Partai Amanat Nasional, yang menang itu bukan Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo, tapi kita akan menang apabila luka-luka itu bisa kita sembuhkan kembali," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika