REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada Juli atau menjelang Agustus 2019 untuk membahas dan menentukan sikap politik ke depan. Namun Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno telah mengisyaratkan bahwa partai tersebut tidak akan kembali bergabung dengan pemerintah seperti tahun 2014 lalu.

Eddy menjelaskan, keadaan tahun 2014 dengan 2019 sangat berbeda. Pada tahun 2014, meski Jokowi-Jusuf Kalla menang dalam pilpres namun kekuatan di parlemen saat itu dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo-Hatta Rajasa. Karena itulah, dulu PAN memutuskan bergabung ke pemerintah untuk perimbangan kekuatan di parlemen.

“Nah saat ini berbeda, koalisi yang memenangkan Jokowi dan Maruf sudah mayoritas, jadi tidak ada keperluan bagi PAN untuk menyebrang dan menguatkan posisi pemerintah di Parlemen,” kata Eddy di Jalan Daksa, Jakarta, Kamis (27/6).

Kendati demikian, dia juga tidak sependapat jika kemudian PAN dianggap akan berada di kubu oposisi. Karena menurut dia, sikap politik partai Gerindra dan PKS pascaputusan MK juga belum ditentukan secara jelas.

“Oleh karena itu saya kembali tidak mau berandai-andai. PAN akan menetapkan sikap politik kita nanti dalam rakernas dan kita sekarang mengkaji opsi-opsi yang ada seluas-luasnya,” jelas Eddy.

Rakernas, jelas dia, juga akan dijadikan momentum partai untuk mendengar berbagai suara dan opsi dari kader. Sebab menentukan sikap politik bukan hal mudah, dinamika atau perbedaan pandangan politik di internal PAN pasti terjadi. Terlebih sikap politik itu harus konsisten dilakoni lima tahun ke depan.

“Tetapi saya kira PAN selama ini sangat arif dan bijak dalam menyikapi berbagai pandangan. Maka saya kira ke depan kita akan kaji opsi yang terbaik, dan tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan opsi terbaik agar ke depan tahun 2024 bisa mendapatkan hasil elektoral terbaik dan bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat selama 5 tahun yang akan datang ini,” jelas Eddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika