REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Kendati demikian, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan kembali tidak perlu ada rekonsiliasi antara Prabowo dengan Joko Widodo sebagai lawan politiknya.
Pernyataan itu disampaikan oleh koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzhar Simanjuntak. Ia beralasan tidak ada konflik diantara kedua calon presiden tersebut, sehingga tidak diperlukan rekonsiliasi. "Tidak perlu rekonsiliasi karena tidak ada konflik," tegas Dahnil di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).
Oleh karena itu, Dahnil meminta agar para awak media tidak menggunakan istilah rekonsiliasi lagi. Menurutnya, rekonsiliasi itu perlu jika kalau rakyat ada yang disakiti, kalau ada yang dikriminalisasi. "Dalam konteks Pak Prabowo dan Pak Jokowi, saya pikir tidak ada yang perlu direkonsiliasi," tambah Dahnil.
Sementara, kata Dahnil, yang diperlukan Prabowo dan Joko Widodo hanyalah silaturahim. Sambung Dahnil, Prabowo selalu terbuka kapan pun Joko Widodo ingin bersilaturrahim. Bahkan baik Prabowo maupun Joko Widodo bisa saling mendatangi, sehingga tidak perlu siapa yang harus terlebih dulu datang berkunjung. Hanya saja, saat ini keduanya masih sibuk dengan urusannya masing-masing.
"Pak Prabowo sangat terbuka kapanpun, beliau akan silaturahim, tentu waktunya tergntung nanti. Karena kan Pak Jokowi kan sibuk beliau, Pak Prabowo juga sibuk dengan berbagai kegiatan. Sejak awal Pak Prabowo sangat terbuka saya pikir demikian dengan pak Jokowi," tutur mantan ketua PP Muhammadiyah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika