REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem kurang sepakat dengan isu bergabungnya Gerindra ke koalisi kubu Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Nasdem menilai bergabungnya Gerindra dapat membuat kabinet kurang efektif.
"Ini kita butuh juga pengawasan. Gerindra harus mampu oposisi yang kontributif, jangan semua menjadi kabinet, kalau semua masuk kabinet ini ngapain pilpres kalau semuanya di kabinet," kata Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (26/6).
Plate menilai, bergabungnya Gerindra dalam koalisi akan membuat kabinet harus mengakomodasi kepentingan lebih luas. Terlebih, selama masa kampanye, Gerindra mengusung program ekonomi yang tak searah dengan program kelanjutan infrastruktur Jokowi.
"Ini kalau bertentangan gitu gimana kabinet, nanti hanya membuat keributan, masalah yang tidak perlu aja," kata Plate.
Karena itu, Plate menambahkan Gerindra yang tak pernah bergabung dalam Kabinet Jokowi bakal menambah kesulitan penyesuaian. Lebih lanjut, ia mengatakan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah mengantongi 60 persen kursi di parlemen jika Jokowi-Ma'ruf terpilih.
"Koalisi KIK aja sudah besar 60 persen di parlemen, sudah 10 parpol, lima di DPR, lima di luar DPR. Kalau tambah Demokrat, PAN, Gerindra, wah kayak apa itu kabinet, pelangi banget," kata dia.
Karena itu, kata Plate, bergabungnya partai-partai baru dalam koalisi akan membuat kinerj eksekutif kurang efektif. Namun, Plate juga mengakui kegotongroyongan politik harus tetap dijaga dengan baik, dengan membuka ruang kerja sama politik.
"Tapi tidak perlu semua empat empatnya masuk. Satu, dua, silakan lah menambah kekuatan kabinet," ujar wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika