REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia meningkatkan investasi untuk pengembangan wisata halal Indonesia. Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya menyampaikan wisata halal semula mendapat porsi 20 persen dari total wisata nasional.
Kini, porsi pariwisata halal ditargetkan mencapai 25 persen. Menurutnya, dari total 10 Bali Baru investasi terbesar untuk pengembangan wisata halal terbesar adalah untuk Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
"Jumlah investasinya mencapai dua miliar dolar AS atau Rp 28 triliun," kata dia usai Focus Group Discussion (FGD) membahas pedoman dan rencana strategis pelaksanaan pariwisata halal 2019-2024 di The Hermitage Jakarta, Selasa (25/6).
Mandalika telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk pariwisata. Wilayah yang terkenal dengan wisata bahari ini ditargetkan menarik hingga dua juta wisatawan pada tahun ini.
Daerah wisata Mandalika sendiri menjadi KEK yang paling menarik bagi investor untuk membenamkan investasinya. Diharapkan wilayah tersebut menjadi destinasi wisata kelas dunia. Sejumlah agenda internasional akan dihelat di sana sebagai salah satu upaya untuk promosi, seperti MotoGP.
Arief menyampaikan Indonesia menargetkan pertumbuhan baik dari persentasi maupun jumlah baik kunjungan juga investasi. Seperti kunjungan, pada 2019 diharap bisa mencapai lima juta kunjungan untuk halal atau 25 persen dari total kunjungan wisata ke dalam negeri.
Rencana strategis pengembangan wisata halal 2019-2014 yang akan diluncurkan bulan depan diharapkan dapat menjadi pedoman pelaku industri untuk mencapai target-target tersebut. Secara umum, tujuan dari pengembangan pariwisata halal antara lain untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata halal nasional.
Selain itu, untuk menjadikan Indonesia tujuan wisata halal favorit dunia, mewujudkan industri halal nasional yang kompetitif, serta meningkatkan kualifikasi kelembagaan pariwisata halal nasional. Untuk mencapai hal tersebut, Kemenpar telah menyusun Top 10 Program Prioritas Pengembangan Pariwisata Halal.
Di antaranya terkait regulasi wisata halal, sertifikasi dan standarisasi, pedoman bagi pengunjung muslim, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dan Desain, Strategi, Rencana Aksi (DSRA), daya tarik dan paket wisata halal, penguatan pemahaman pariwisata halal, pemasaran, serta membangun sistem informasi digital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika