Senin 24 Jun 2019 16:50 WIB

BW: Tak Ada Pemilu di Dunia yang Timbulkan Korban 700 Jiwa

Banyaknya korban jiwa di Pemilu 2019 belum pernah terjadi sebelumnya

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Bambang Widjojanto, selaku pemohon mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6).
Foto: Republika/Prayogi
Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Bambang Widjojanto, selaku pemohon mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto mengklaim penyelenggaraan Pemilu 2019 ialah salah satu pemilu terburuk yang pernah berlangsung di Indonesia. Bahkan, ia menantang agar publik mencari pemilu lebih buruk lagi.

Pria yang akrab disapa BW itu menyebut salah satu indikator buruknya pemilu karena tewasnya ratusan petugas pemilu. Menurut dia, masifnya angka korban tak bisa disamai oleh pemilu di negara mana pun.

Baca Juga

"Tidak ada pemilu di dunia yang menimbulkan korban lebih dari 700 orang. Tunjukkan pada saya pemilu di dunia ini yang ada ratusan orang mati. Itu ada di Pemilu 2019. Itu enggak pernah ada sebelumnya loh," katanya dalam diskusi di Jakarta pada Senin, (24/6).

Selain itu, ia menyoroti banyak rekomendasi Bawaslu guna mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) malah tak ditindaklanjuti. Kasus ini terjadi di Papua dan Kota Surabaya.

"Bawaslu mengatakan, rekomendasinya harus A, tapi bagian lain dari Gakumdu menyatakan B. Jadi, sebetulnya ada problem struktural dalam proses law enforcement kita," ujarnya.

Ia merasa kecewa terhadap rendahnya upaya penegakan hukum. Padahal, salah satu kasus politik uang untuk memenangkan salah satu calon dalam pileg sudah terungkap.

"Terungkap 400 ribu amplop yang dipakai oleh koordinator pemenangan pemilu Dapil 1 Jawa Tengah. Lantas apa ini hanya 400 ribu? Fenomena kejahatan ini adalah puncak gunung es,” ucap mantan unsur pimpinan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

BW memandang saat suatu potensi kecurangan tidak dilaporkan ke Bawaslu, maka bukan berarti kecurangan pemilu tidak terjadi. Ia yakin kecurangan benar-benar terjadi karena ada keterlibatan penyelenggara negara. "Sehingga kemudian pertanyaannya ini yang sedang bertarung siapa? Capres atau sebenarnya adalah petahana yang kemudian jadi capres?" ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement