REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menilai ada upaya pembelokan sejarah yang dilakukan oleh sekelompok orang. Tujuannya pemecahbelahan negara Indonesia demi keuntungan kelompok tersebut. Ia mengungkapkan salah satu caranya dengan politik pecah belah seperti yang pernah dilakukan Belanda.
"Ada yang coba belokan sejarah peradaban dari konsensusnya. Salah satu modus operandinya melanjutkan cara Belanda dengan politik devide et impera atau politik pecah belah," katanya dalam peringatan wafatnya Presiden Soekarno yang ke-49 di kantor DPP PA GMNI pada Jumat, (21/6).
Ia merasa khawatir dengan dugaan politik pecah belah ala Belanda yang saat ini mengemuka. Sebab gaya politik itu cenderung efektif mengukuhkan penjajahan Belanda di Nusantara.
"Dari 5 bangsa yang pernah jajah Nusantara, Belanda terlama karena salah satu caranya pakai devide et impera itu. Adu domba antar kerajaan supaya konflik baru Belanda masuk untuk rampok kekayaaan negara," ujarnya.
Ia menyayangkan terjadinya pembenturan antara kelompok nasionalis dengan religius. Bahkan kelompok nasionalis juga dibenturkan dengan kelompok militer.
"Kita rasakan politik gaya devide et impera gaya baru. Nasionalis diadu dengan Islam atau dengan TNI/Polri. Yang nasionalis ini dianggap jauh dari Islam bahkan kafir," ucap Ketum DPP PA GMNI itu.
Namun Wakil Ketua MPR itu enggan menegaskan kelompok mana yang dimaksud mengadu domba tersebut. Ia hanya merujuk gaya adu domba itu sudah pernah digunakan sejak lama untuk menghilangkan persatuan bangsa.
"Seakan ada persoalan sejarah yang belum selesai. Dulu waktu Masyumi dibubarkan, bung Karno dibilang anti Islam," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
