REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Setiap warga negara memiliki hak untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun menurutnya harus memenuhi kriteria yang disyaratkan sesuai aturan perundang-undangan yang mengatur terkait KPK.
“Saya mengapresiasi pejabat tinggi polri yang akan mendaftar dirinya untuk ikut seleksi capim KPK periode 2019-2023,” kata anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, kata kepada Republika,co.id pada Jumat (21/6).
Kendati demikian Nasir meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan seleksi internal terlebih dahulu bagi pejabat polri yang akan mengikuti seleksi capim KPK.
“Meskipun maju sebagai capim KPK adalah hak pribadi, sebagai pimpinan Polri, Kapolri Tito Karnavian diharapkan bisa melakukan seleksi internal sehingga yang akan ikut seleksi capim KPK nantinya benar benar mumpuni dan berintegritas tinggi,” katanya.
Berdasarkan Surat Kapolri bertanggal Rabu 19 Juni 2019 bernomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM, terdapat sembilan nama pejabat tinggi Polri yang mendaftakan untuk mengikuti seleksi capim KPK. Mereka yakni Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Antam Novambar, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Badan Siber dan Sandi Negara) Irjen Pol Dharma Pongrekom, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Coki Manurung.
Selain itu Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri, Irjen Pol Abdul Gofur, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Kementerian Ketenagakerjaan), Brigjen Pol Muhammad Iswandi Hari Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto dan Karosunluhkum Divkum Polri, Brigjen Pol Agung Makbul. Serta Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Juansih dan Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Sri Handayani.
Menurut Nasir banyaknya pejabat polri yang ikut mendaftar capim KPK menandakan bahwa Polri masih menaruh harapan bahwa ke depan KPK masih bisa bekerjasama dengan kepolisian. “Banyak pejabat tinggi polri yang akan ikut seleksi capim KPK ini artinya KPK masih dipercaya oleh Polri,” katanya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Institute for Security and Strategic Sudies (ISeSS), Khairul Fahmi, mengatakan sebaiknya Polri tidak membatasi jumlah perwira yang akan ikut seleksi calon pimpinan KPK. Biarlah proses seleksi dilakukan Pansel KPK karena mereka yang lebih memahami kebutuhan itu.
"Polri jangan membatasi peluang bagi publik dan pansel untuk mendapatkan pimpinan pimpinan KPK terbaik nantinya,” ujar fahmi.
Fahmi juga mengatakan akan lebih baik bagi Polri jika proses seleksi diserahkan ke Pansel KPK. Dia mengatakan kalau Polri punya niat baik berkontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik kedepan serahkan saja mekanisme rekrutmen itu ke Pansel KPK dengan tidak melakukan assesment sendiri.
"Saya khawatir jika assesment itu dilalukan polri saya khawatir akan banyak kelemahan karena justru akan membatasi profil-profil terbaik Polri untuk berkompetisi. Jika dibatasi dan yang dikirim ke Pansel KPK tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan Pansel dan tidak lolos, kan polri yang malu dan jika terpaksa diloloskan pun pasti yang rugi publik dan negara dalam konteks melakukan pemberantasan korupsi yang lebih baik," ujar fahmi.
Fahmi juga mengatakan untuk menghindari tuduhan-tuduhan negatif atas seleksi yg dilakukan polri sebaikanya assesment itu dibatalkan saja dan serahkan sepenuhnya kepada Pansel KPK. "Toh pansel kpk mempunyai mekanisme yang baik dalam mentracking profil-profil Polri yang ikut seleksi di pansel KPK. Saya heran Pansel KPK saja tidak membatasi, mengapa justru Polri yang membatasi peluang publik untuk mendapatkan pimpinan KPK dari unsur Polri?,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
